KITAMUDAMEDIA, Bontang – Wakil Ketua II DPRD Bontang Agus Haris mendesak Gubernur Kaltim untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Hal itu dikatakan Agus Haris lantaran Disdikbud Kaltim menolak bantuan keuangan Pemkot Bontang, yang diperuntukkan bagi seluruh guru swasta di Bontang.
“Untuk guru SMA dan SLB, wewenangnya ada di provinsi,” ujarnya.
Agus Haris menyebut mendapat kabar ditolaknya bantuan tersebut dari dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang, dengan alasan momen politik dianggap tidak pas saat ini.
“Kalau itu alasannya, sangat disayangkan, tidak relevan,” tandasnya.
Pasalnya menurut Ketua DPC Gerindra Bontang itu bantuan keuangan bukan hanya tahun ini, tetapi sejak tahun 2016 lalu. Menurutnya itu tidak bisa menjadi alasan bagi Disdikbud Kaltim menolak permintaan bantuan dana dari Pemkot Bontang karena program bantuan itu sudah disepakati Pemkot dan DPRD Bontang.
“Harusnya Disdikbud itu membantu guru-guru biar sejahtera. Ini kok malah ditolak, gimana sih,” katanya dengan nada kesal.
Diketahui besaran bantuan keuangan Pemkot ke Disdikbud Kaltim sebesar Rp 6 miliar. Setiap guru menerima Rp 500 ribu per bulan. Yang dicairkan per triwulan dengan besaran total Rp 1,5 juta.
“Pokoknya saya menuntut Gubernur Kaltim memanggil Kadisdik Kaltim. Tanya alasan dia menolak bantuan ini,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Disdikbud Kaltim Anwar Sanusi saat dihubungi melalui telepon seluler menyebut sudah menandatangani pengajuan bantuan tersebut.
“Saya sudah tanda tangan sejak satu bulan yang lalu, yang harusnya ditanyakan itu BPKAD,” tegasnya.
Reporter : Yulianti Basri
Editor : Kartika Anwar
