KITAMUDAMEDIA, Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahun anggaran 2020 pada Rapat paripurna ke-10 masa sidang II DPRD Kota Bontang Tahun 2021, yang di gelar di Pendopo Rumah Jabatan,Selasa (09/03/2021).
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam, Wakil Ketua I Junaidi dan Wakil Ketua II Agus Haris tersebut, Neni memaparkan capaian program kerja pemerintah. Indikator utama pembangunan hingga tahun 2020 yang secara umum sangat terdampak tekanan penyebaran pandemi COVID-19. Sehingga relatif mengalami penurunan dibandingkan pencapaian 2019.
Beberapa indikator tersebut adalah sebagai berikut :
1. Jumlah penduduk Kota Bontang pada Tahun 2020 telah mencapai 184.784 jiwa. Mengalami peningkatan 1,74% dari tahun 2019.
2. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 adalah 91.932 orang atau sekitar 69,24% dari jumlah penduduk usia kerja.
3. Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan 9,02% pada tahun 2019 menjadi 9, 46%
4. Tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan 4,22% menjadi 4, 38%
5. Capaian indeks pembangunan manusia tahun 2020 juga terdampak tekanan pandemi COVID-19 sehingga mengalami penurunan dari 80,09 menjadi 80,07
6. Pada aspek ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai keseluruhan aktivitas perekonomian mengalami penurunan dari 58,33 menjadi 56,55.
7. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tanpa memasukkan peran industri pengolahan migas dan sektor pertambangan.
8. Tingkat pertumbuhan ekonomi kota Bontang dengan migas masih tumbuh negative mencapai -2,76. Pada tahun 2020 yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan peran industri pengolahan migas dan sektor pertambangan.
“Capaian indikator pembangunan yang secara umum realisasinya mengalami penurunan pada tahun 2020 juga terjadi pada seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, hal ini tidak terlepas dari tekanan dampak penyebaran pandemi Covid-19 dan seluruh kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditempuh secara nasional, ” ucapnya.
Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2020 secara keseluruhan merupakan realisasi APBD tahun anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Perda no 14 tahun 2019 tentang APBD 2020 dab Perda nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan APBD 2020.
Reporte : Lia
Editor : Kartika Anwar