KITAMUDAMEDIA, Bontang – Komisi I DPRD Bontang meminta pemerintah Kota Bontang untuk melakukan revisi terhadap kebijakan pemberian insentif terhadap tenaga pengajar dan Tata Usaha (TU) yang hanya diberikan kepada non PNS yang bertugas di sekolah swasta. Sementara non PNS di sekolah negeri tidak mendapatkan jatah sama sekali.
Abdul Haris, anggota Komisi I DPRD Bontang mengatakan sejauh ini laporan dari PGRI, guru yang ada di sekolah negeri baik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat tidak mendapatkan tambahan insentif. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dan kajian ulang untuk melakukan revisi terhadap Perda tentang pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
“ Kita mendapat laporan dari guru – guru, terkait pembagian insentif yang tidak adil, jadi kami usulkan untuk dilakukan revisi. Nanti kita panggil dinas terkait, biar lebih jelas regulasinya seperti apa,” jelas Abdul Haris.
Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang, Sumariyah berharap DPRD Bontang dapat memfasilitasi pembahasan tersebut sehingga para guru dan TU di sekolah negeri bisa mendapatkan hak yang sama dengan non PNS di sekolah swasta.
” Kenapa non PNS, para guru dan TU yang bertugas di sekolah negeri tidak diberi insentif, tapi yang bertugas di sekolah swasta malah dapat dari Pemkot dan Pemprov, kalau begini kan menimbulkan kecemburuan, ” keluhnya.
Dijelaskan Sumariyah, besaran intensif yang diterima non PNS di sekolah swasta cukup besar, yakni Rp 500 ribu dari pemerintah Kota dan Rp 500 ribu dari pemerintah Provinsi.
” Itu setiap orang dapat 1 juta perbulan. 500 ribu dari pemkot, 500 ribu dari pemprov, ” jelas Wakil Ketua PGRI Bontang. (Redaksi KMM)
Editor : Kartika Anwar
