KITAMUDAMEDIA, Bontang – Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik, mempertanyakan apakah progres perbaikan jalan poros Bontang Lestari (Bonles) masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di pemerintahan yang baru atau tidak.
Menurutnya jika persoalan tersebut tidak masuk ke dalam RPJMD di pemerintahan 2021-2024, maka tidak ada jaminan perbaikan jalan menjadi prioritas.
“Saya berharap agar masuk di RPJMD pemerintah di 2021-2024, supaya bisa jadi jaminan jalan itu akan mulus dan jalan itu akan baik, kalau tidak kita akan terus seperti ini dan akan terus RDP,” pungkasnya, Senin (19/4/2021).
Malik akan terus mengawal agar masuk kedalam RPJMD, sebab baginya dikawal saja belum tentu terealisasi apalagi tidak ada pengawalan.
“Kalau hanya perbaikan jalan saja itu hanya solusi sementara,” ujarnya.
Lebih lanjut, kondisi tersebut akan semakin parah apabila tidak segera dilakukan perbaikan badan jalan. Apalagi dengan perkembangan PT CPO nantinya, diperkirakan kendaraan yang lalu lalang bisa mencapai 3000 unit.
“Harus ada perbaikan jalan, atau bahkan peningkatan jalan di pemerintahan yang baru nantinya, sehingga kapasitas jalan memadai sebanding dengan kendaraan yang melintas,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Bontang Bina Antasariansyah mengatakan pihaknya harus mereview kembali, sebab ada dua konsep apakah ada penambahan jalan setengah atau keseluruhan, serta mengajukan dana Bantuan Keuangan (Bankue) ke pusat.
“Soal masuk di RPJMD, ini urusan wajib, kami akan mengawal dan berharap dibantu oleh DPRD sebagai prioritas utama, apalagi kalau hujan kondisi jalan sangat parah, di bankue nanti kita ajukan 10 miliar, untuk 4 sampai 6 kilo spot-spot atau lokasi,” terangnya.
Reporter : Iqbal Tawakkal
Editor : Kartika Anwar
