KITAMUDAMEDIA, Bontang – Sejumlah orang yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Tanjung Limau dan Ikatan Pemuda Lok Tuan Bersatu protes terhadap sikap perusahan yang dianggap tidak memberikan kesempatan kerja lebih kepada warga buffer zone. Pasalnya beberapa perusahaan besar beroperasi di sekitar lingkungan tinggal mereka, Tanjung Limau dan Lok Tuan.
Mereka menyesali, sikap perusahaan yang seolah acuh dengan permintaan lapangan pekerjaan untuk pemuda sekitar.
Rusli, Ketua Ikatan Pemuda Tanjung Limau mengungkapkan beberapa perusahaan yang beroperasi di sekitaran Tanjung Limau dan Lok Tuan, yang juga merupakan mitra kerja PT Pupuk Kaltim masih sangat minim memberikan pekerjaan untuk warga buffer zone, padahal mereka yang paling pertama merasakan dampak dari keberadaan perusahaan tersebut.
“ Kita sudah coba berkomunikasi dengan baik, memohon kepada perusahaan. Tolonglah kami, kalau misal ada penerimaan 10 orang, kasihlah kami 3, 4 atau 2 lah. Memangnya kami ini haram kah? Ikut menikmati ada perusahaan – perusahaan itu. Apakah menerima kami di situ, merugikan proyek?! Saya tanggung jawab kalau ada anggota saya yang malas, saya pasang badan,” ungkapnya dengan nada kesal, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Bontang dan perwakilan perusahaan, Kamis (2/9/2021).
Salah satu perusahan yang hadir, PT Nindya Karya. Pihak perusahaan menjelaskan telah mengikuti aturan dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, yakni memanfaatkan 75 persen tenaga kerja lokal. Meski demikian, pihaknya membuka ruang komunikasi bersama warga buffer zone.
“ Sejauh ini, kita sudah terapkan aturan Disnaker, ada sekitar 75 persen pekerja kita asli Bontang, tapi nanti kita bisa komunikasi lagi ya…kita bahas bersama,” papar Imam.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Bontang, Maming meminta perusahan lebih memperhatikan warga buffer zone, memberikan kesempatan kerja lebih besar dari warga Bontang pada umumnya. Termasuk memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga sekitar perusahaan.
“ Beda itu ya, warga Bontang dengan buffer zone, mereka paling duluan merasakan dampak. Bisa juga lewat CSR beri mereka pelatihan atau bantuan untuk membuka usaha, meningkatkan skill,” ungkap Maming saat memimpin RDP tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Haris meminta pihak perusahan mendata berapa banyak tenaga kerja yang sudah direkrut, berasal dari Tanjung Limau dan Lok Tuan, begitu pun sebaliknya. Warga buffer zone harus memiliki data berapa jumlah pencari kerja di wilayah tersebut.
“ Tolong masing – masing disiapkan saja datanya, jadi kita bisa berdiskusi berdasarkan data yang jelas,” ujar, Anggota Komisi I DPRD Bontang.
Ia berharap keberadaan perusahan – perusahan yang beroperasi di Bontang dapat memberi dampak kesejahteraan bagi tenaga kerja lokal, pemberdayaan pengusaha lokal dan UMKM.
Baca Juga
Disnaker Tingkatkan Pengawasan, Minta Perusahaan Akomodir 75 Persen Tenaga Kerja Lokal
Sinergi dengan Perusahaan, Perekrutan Tenaga TA Libatkan Disnaker
“ Semoga PKT dan semua perusahaan yang ada di Bontang bisa terus berkembang, jadi bisa membawa dampak kesejahteraan untuk masyarakat,” tambahnya.
Beberapa perusahaan yang menghadiri RDP tersebut, yakni PT Pupuk Kaltim, PT Wika, PT Dahana, PT KNI, PT Nindya Karya. Sementara perwakilan Disnaker Kota Bontang diketahui tidak hadir. (Redaksi KMM)
Editor : Kartika Anwar
