Awesome Logo
Tersedia ruang iklan, informasi hubungi 08125593271                    Segenap Pimpinan dan Redaksi Kita Muda Media Mengucapkan Marhaban ya... Ramadhan 1442 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin                    Patuhi Protokol Kesehatan dan Jaga Imunitas                    Follow Medsos KITAMUDAMEDIA FB : kitamudamedia, Fan Page FB : kitamudamedia.redaksi, IG : kitamudamedia.redaksi, Youtube : kitamudamedia official                                   Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1442 H                         

Wacana Mutasi Jabatan Menguat, Andi Fais ; Kinerja Dinas PUPR dan Perkimtan Harus Dievaluasi

KITAMUDAMEDIA, Bontang – Menyoroti wacana mutasi jabatan di lingkup pemerintah Kota Bontang yang kemungkinan terjadi dalam beberapa hari kedepan, Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, Basri-Najirah memilih Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat dan berkompeten di bidangnya, agar tidak dipersoalkan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Menurutnya mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam kepemimpinan rezim baru di suatu daerah, tidak terkecuali di Bontang.

Meski begitu, Andi Fais menilai ada beberapa OPD yang punya catatan buruk, sehingga kinerjanya harus dievaluasi.

Disebutkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) dan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan (Perkimtan).

“Kita bisa lihat banyaknya pekerjaan yang gagal lelang, berapa anggaran yang tidak terserap dan jadi korban adalah masyarakat,” ucapnya saat dihubungi Kitamudamedia.com via telpon, Kamis (27/10/2021).

Sementara, Basri Rase beberapa waktu lalu mengatakan dalam mutasi yang akan dilakukan, 2 OPD yang dikritisi Andi Fais memang menjadi sasaran utama dalam perombakan jabatan. Pasalnya, kinerja dari kedua OPD itu memang dinilai buruk.

“ULP pasti ku rombak total, PU juga, termasuk Perkimtan,” pungkasnya

Sebagai informasi, terhitung 26 Oktober 2021 kepemimpinan Basri Rase dan Najirah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang genap 6 bulan. Sesuai regulasi Basri-Najirah sudah dapat melakukan pergantian dalam tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah pimpinannya. Menyasar seluruh pegawai eselon II hingga IV.

Reporter : Muh Ridwan
Editor : Kartika Anwar

Baca Juga  Pemuda Selambai Gelar Lomba Balap Ketinting, Puluhan Nelayan Beradu

Ikuti Fans Page Kami

Leave a Reply