KITAMUDAMEDIA, Bontang – Harga minyak goreng di Bontang dipastikan meningkat dibanding sebelumnya. Pasalnya distributor yang biasanya mendapatkan harga minyak goreng Domestic Market Obligation (DMO) dari PT Energi Unggul Persada (EUP) seharga Rp 12.000 per kilo naik menjadi Rp 14.300.
Direktur CV Segendis Jaya Mandiri, Sunardi usai pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Bontang Senin (22/05/2023) kemarin menyampai keluhannya. Ia katakan sejak Mei ini, harga dari pabrik ke distributor berubah, naik terlalu tinggi. Sementara HET (harga eceran tertinggi) sekira Rp 15.500 per liter, artinya hanya selisih Rp 1.200 per liter dari distributor ke pengecer.
” Kalau dari pabrik Rp 14.300 padahal HET Rp 15.500 per kilo atau Rp 14 ribu per liter, berarti kan sisa Rp 1.200 itu distributor belum dapat keuntungan karena perlu BBM juga untuk operasional, terus ke pengecer berapa lagi, tidak mungkin pengecer mau dapat untung Rp 500 saja,” keluhnya.
Sunardi mempertanyakan kemana minyak kategori DNO. Bahkan dirinya sempat melakukan pembelian pada Maret lalu sebanyak 20 ton namun tidak bisa dikeluarkan.
“Perubahannya baru bulan ini (Mei) tapi bulan Maret kami (CV Segendis Jaya Mandiri) pernah DO 20 ton tapi tidak bisa dikeluarkan, ” tambahnya.
Ia berharap Komisi II bisa kembali memfasilitasi agar dilakukan kembali pertemuan yang menghadirkan perwakilan PT EUP yang bisa mengambil kebijakan.
“Dari usaha ini, kami bisa memberikan manfaat positif untuk pelaku UMKM bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.
Menanggapi keluhan itu, Endi perwakilan PT EUP mengatakan dirinya tidak mengetahui secara jelas bagaimana sistem pendistribusian DMO, hanya saja memang dipantau Kementrian, jika belum terpenuhi 20 persen maka tidak akan bisa ekspor.
“Saya tidak tahu pasti bagaimana sistem pendistribusian minyak DMO, tapi kita selalu dipantau Kementerian, kalau belum terpenuhi kuota 20 persen DMO, kita (EUP) tidak bisa ekspor,” jawabnya.
Sementara, soal kapasitas produksi dikatakan Endi bergantung berapa banyak ketersediaan bahan baku.
“Kuota pabrik kami (EUP) memang 3000 ton per hari, tapi tetap tergantung berapa banyak bahan baku,” ungkapnya.
Pada RDP tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengatakan pihaknya akan segera memanggil semua pihak terkait dan melakukan kunjungan untuk bertemu dengan petinggi PT EUP.
“Kalau yang datang selalu tidak sesuai dengan tupoksinya maka akan seperti ini tidak ada titik temunya, soalnya yang hadir juga tidak bisa mengambil keputusan,” sebutnya. (*)
Editor : Kartika Anwar
