Soal Status dan Minimnya Sarpras SD Malahing, Kadisdikbud Bontang Angkat Bicara

KITAMUDAMEDIA, Bontang – Keberadaan Sekolah Dasar (SD) di perkampungan atas air Malahing, Bontang dinilai kurang perhatian, alhasil minim sarana dan prasarana, termasuk rendahnya gaji guru. Hal itu dikeluhkan Kepala Sekolah SD Malahing, Suardi saat kunjungan Komisi 1 DPRD Bontang, Senin (24/07/2023).

“Selama ini, fasilitas mengajar sangat kurang, guru saja hanya mendapatkan gaji Rp 650 ribu per bulan. Harapannya SD kami dari status milik yayasan bisa jadi negeri, biar lebih baik,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono saat dikonfirmasi mengatakan pihak yayasan sebaiknya melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota. Jika memang Yayasan Pendidikan Pembinaan Islam (YPPI) menyetujui untuk menghibahkan ke Pemerintah, pastinya akan di tindak lanjuti, misal dengan menjadikan SD Malahing sebagai sekolah milenial.

“Mengenai sekolah yang di Malahing, saya tidak bisa memberi komentar lebih banyak. Karena itu milik yayasan,bukan swasta. Dan jika sekolah tersebut ingin di negerikan, yayasan harus menghibahkan ke pemerintah. Selama ini yayasan juga tidak pernah berkoordinasi, apakah meminta bantuan atau sebagainya,” ucapnya saat diwawancarai redaksi kitamudamedia.com, Selasa (25/07/2023).

Bambang Cipto Mulyono juga menjelaskan, untuk gaji, pemerintah sudah membantu dengan memberikan insentif guru swasta, akan tetapi jika milik yayasan, maka semua kembali lagi ke pengurus yayasan.

“Kalau untuk guru swasta, kami sudah membantu melalui insentif guru swasta, sebulan mendapatkan sebesar Rp 1.000.000. Akan tetapi ini yayasan, ya kembali lagi ke yayasannya,” paparnya.

Meski demikian, Bambang Cipto Mulyono berharap, pihak yayasan YPPI segera melakukan pembenahan, kalau memang ada yang perlu dikoordinasikan, Disdikbud siap menindaklanjuti.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Kota Bontang melakukan kunjungan lapangan ke SD Malahing pada (24/07/2023). Komisi yang konsen di bidang pendidikan tersebut menyoroti sarana dan prasarana (sarpras) yang masih perlu perbaikan.

Baca Juga  Simak, Ini 16 Kategori Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada dan Sanksinya

“Kita (Komisi I DPRD Bontang) akan segera mengatur jadwal rapat bersama Disdikbud dan pihak yayasan, termasuk Kepala Sekolah SD Malahing,” kata Raking, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Senin kemarin (24/07/2023).

Reporter: Dwi S
Editor: Kartika Anwar

Ikuti Fans Page Kami

Leave a Reply