KITAMUDAMEDIA, Bontang – Wali Kota Bontang Basri Rase berkomitmen memperjuangkan kewenangan daerah terhadap pengelolaan Pesisir dan pulau – pulau sekitar.
Menurut Basri penetapan kebijakan Undang – undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dianggap perlu dikaji ulang. Pasalnya penghapusan kewenangan daerah setempat menimbulkan masalah bagi daerah yang memiliki daerah Pesisir se Indonesia.
“Saat Rakorwil Aspeksindo nanti akan kita perjuangan kewenangan daerah agar bisa kembali mengelola wilayah Pesisir,” papar Basri (18/11/2023).
Keberadaan daerah Pesisir harus mampu memberikan manfaat dan peningkatan ekonomi, baik dari sektor perikanan, kelautan dan pariwisata.
“Bagaimana wilayah Pesisir itu bisa bermanfaat, bisa membantu meningkatkan perekonomian, perikanan, kelautan dan pariwisata,” imbuh Wali Kota Bontang, Basri Rase.
Gagasan lainnya, kata Basri adalah usulan pembentukan badan usaha bersama dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nanti juga akan kita bahas, gagasan bikin badan usaha bersama untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.
Rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) se Kalimantan akan digelar besok, Minggu (19/11/2023) di Bontang.
Aspeksindo sendiri dalam program kerjanya akan memajukan setidaknya 11 sektor ekonomi kelautan. Sektor ekonomi kelautan itu menyertai sebanyak 127 juta masyarakat Indonesia di pesisir.
Sebelas sektor itu yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, kehutanan, perhubungan laut, sumber daya pulau-pulau kecil, industri jasa maritim, dan sumber daya alam non-konvensional. (Redaksi)
Editor : Kartika Anwar