KITAMUDAMEDIA, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) merespons pandangan fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang III terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Selasa (1/7/2025).
Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kukar, dipimpin Ketua DPRD Ahmad Yani dan didampingi Wakil Ketua Junadi.
Wakil Bupati Kukar H. Rendi Solihin menyampaikan apresiasi atas saran, kritik, dan masukan konstruktif yang diberikan DPRD. Menurutnya, pandangan fraksi menjadi bahan evaluasi penting terhadap pelaksanaan anggaran dan program pembangunan yang dijalankan Pemkab Kukar sepanjang tahun 2024.
“Kami berterima kasih atas komitmen fraksi-fraksi yang terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga menyadari masih ada program yang belum berjalan optimal, sehingga monitoring dan evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan,” ujar Rendi.
Terkait tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Rendi menegaskan bahwa hal itu bukan semata akibat rendahnya serapan anggaran. Beberapa faktor lain turut memengaruhi, seperti kegiatan bersifat earmark dari pemerintah pusat yang baru bisa dilaksanakan di akhir tahun, serta perubahan mekanisme penyaluran dana transfer pusat.
“Dana SILPA akan kami manfaatkan secara optimal
untuk APBD 2025. Fokus kami adalah menekan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur jalan, serta meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan,” tegasnya.
Dalam rapat itu, fraksi-fraksi DPRD juga menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat. Menanggapi hal tersebut, Rendi menyatakan bahwa Pemkab Kukar telah menyiapkan strategi jangka menengah.
“Kami akan genjot PAD lima tahun ke depan agar tumbuh setiap tahunnya. Banyak potensi bisa digarap di Kukar, salah satunya melalui optimalisasi BUMD, Perseroda, dan Perusda yang kita miliki,” pungkasnya. (Adv)
EDITOR : Redaksi