KITAMUDAMEDIA, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri menerima kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, dr. Hanif Faisol, di Dermaga Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kamis (3/7/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari kolaborasi untuk mendukung konservasi dan pengembangan wisata edukatif di kawasan Danau Mahakam.
Bupati Aulia turut didampingi Asisten II Setkab Kukar Ahyani Fahdianur Diani, Kadis PU Wiyono, Kadis DLHK Slamet Hadi Raharjo, Kadis DPMD Arianto, Kadis Perikanan dan Kelautan Muslik, Camat Kota Bangun Abdul Karim, serta unsur Forkopimcam, para kepala desa, BPD, dan RT se-Kecamatan Kota Bangun.
Turut hadir dalam rombongan Menteri Hanif, Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, pejabat eselon I dan II Kementerian LHK, perwakilan dari UNEP dan UNDP, serta jajaran pejabat provinsi dan kabupaten lainnya. Jajaran pimpinan PT Pertamina Hulu Indonesia dan perwakilan dari NGO, akademisi, serta pemerhati lingkungan juga turut ambil bagian dalam kegiatan ini.
Kegiatan diawali dengan penyambutan secara adat, pengalungan selendang manik-manik, serta peresmian papan nama “Desa Konservasi Pesut Mahakam dan Wisata Edukatif” di Desa Pela. Menteri Hanif juga menyerahkan secara simbolis tumbler ramah lingkungan kepada anak-anak SD sebagai bentuk kampanye pengurangan sampah plastik.
Dalam sambutannya, Bupati Aulia menyampaikan ucapan selamat datang kepada Menteri LHK dan rombongan. Ia menyebut kehadiran mereka menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan pembangunan Kukar, khususnya dalam sektor konservasi lingkungan dan pariwisata berbasis keanekaragaman hayati.
Bupati Aulia juga memaparkan profil Kabupaten Kukar yang memiliki luas wilayah 27.263 km² dengan 20 kecamatan dan 225 desa/kelurahan. Kukar juga dikenal memiliki keanekaragaman hayati tinggi, termasuk habitat bagi spesies langka seperti Pesut Mahakam, bekantan, dan orangutan. Selain itu, Kukar memiliki danau-danau alam besar seperti Danau Semayang (+13.000 ha) dan Danau Melintang (+11.000 ha) yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Dijelaskan pula bahwa sektor utama perekonomian Kukar saat ini masih didominasi pertambangan (77%), namun Kukar terus mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dengan penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Bupati Aulia juga memperkenalkan visi pembangunan jangka menengah Kukar 2025–2030: “Kutai Kartanegara Idaman Terbaik” yang mengarah pada tiga pilar utama: pembangunan yang maju, masyarakat sejahtera, dan keberlanjutan lingkungan.
Untuk mendukung visi tersebut, Kukar telah menetapkan 5 misi utama serta merumuskan 17 Program Dedikasi, di antaranya:
Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia
Beasiswa dan Bantuan Pendidikan
Internet Desa Gratis
Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Peternak
Pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal
Program Jaga Lingkungan Lestari
dan lainnya.
Bupati berharap kolaborasi dengan Kementerian LHK, lembaga internasional, serta perusahaan mitra seperti PT Pertamina Hulu Mahakam dapat mempercepat realisasi program-program tersebut, khususnya di wilayah-wilayah desa wisata dan konservasi seperti Desa Pela.
Desa Pela sendiri telah ditetapkan sebagai Desa Wisata sejak 2019 dan dikenal luas karena komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Bekayuh Baumbai Bebudaya” berhasil meraih berbagai penghargaan, seperti:
50 Besar ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia)
Juara 1 Tematik Lingkungan dari Kemendes PDTT
Penghargaan Kalpataru 2024 dari KLHK
Member of The Best Tourism Village Upgrade Programme 2023 dari UNWTO
Juara 1 Pelopor Desa Wisata Inspiratif Kemendes PDTT
Rangkaian acara juga diisi dengan penyerahan cenderamata dari Bupati Kukar kepada Menteri LHK, penyerahan bantuan PPM tahun 2025 dari SKK Migas–PT Pertamina Hulu Mahakam berupa Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya untuk Pokdarwis Desa Pela, serta penyerahan buku Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kukar 2025–2053 dan sejumlah tempat sampah.
Bupati Aulia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan semua pemangku kepentingan dalam mengembangkan desa-desa berbasis konservasi dan ekowisata yang berkelanjutan. (Adv)
Editor : Redaksi