KITAMUDAMEDIA, Bontang — Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan pentingnya dokumen kependudukan sebagai akses utama terhadap berbagai layanan dasar. Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Tahun 2025 yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, Rabu (6/8/2025) pagi, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.
Dalam sambutannya, Agus Haris menyoroti peran forum sebagai ruang strategis untuk menjaring masukan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Bontang.
“Forum konsultasi publik ini menjadi wadah strategis untuk menjaring aspirasi, masukan, dan harapan dari masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi kependudukan di Kota Bontang,” ujar Agus Haris.
Ia menekankan bahwa dokumen seperti e-KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan penentu akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga bantuan sosial.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan adminduk merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi Bontang 2025–2029 sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, serta menjadi daerah mitra Ibu Kota Negara (IKN).
Agus Haris turut mengapresiasi inovasi layanan yang telah digencarkan Disdukcapil, seperti digitalisasi layanan, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), penyebaran informasi melalui media sosial, hingga sosialisasi langsung ke masyarakat.
“Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan akurat,” tuturnya.
Ia mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberikan masukan demi terciptanya kebijakan pelayanan publik yang tepat sasaran.
“Partisipasi publik adalah pilar utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambahnya.
Kendati demikian, Agus Haris mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, atas kontribusi mereka dalam peningkatan layanan kependudukan di Bontang.
“Saya berharap forum ini dapat menjadi momentum lahirnya kebijakan pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(Adv)
Reporter: Yulia.C
Editor: Icha Nawir