KITAMUDAMEDIA, Bontang – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Bontang menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Bontang, Rustam, mengatakan pembangunan daerah harus tetap berfokus pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, capaian yang telah diraih Pemerintah Kota Bontang perlu terus ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.
“Fraksi Golkar memandang program pembangunan harus terus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga harus tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Selain itu, Golkar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan PAD guna memperkuat kemandirian fiskal. Pemerintah juga diminta tetap fokus pada program penanggulangan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, serta menciptakan iklim investasi yang mampu membuka lapangan kerja baru.
Menanggapi pandangan tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni melalui Wakil Wali Kota Agus Haris menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan Fraksi Golkar. Ia menyebut pemerintah berkomitmen melanjutkan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan terhadap capaian realisasi PAD yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Demikian juga apresiasi atas pencapaian dalam menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta upaya dalam menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Agus Haris mengatakan pemerintah sependapat dengan berbagai saran yang disampaikan Fraksi Golkar.
“Atas saran yang disampaikan kami sependapat, dan besar harapan kami atas dukungan dari Fraksi Golkar untuk terus menjalankan program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan memperkuat daya saing daerah,” lanjutnya.
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran berjalan. (Adv)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir