KITAMUDAMEDIA, Bontang – Persoalan antrean dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Bontang tak bisa diselesaikan hanya dengan membenahi pasokan. Pengaturan di lapangan hingga pola distribusi di tingkat hilir juga dinilai menjadi bagian penting yang harus dibenahi bersama.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mendorong seluruh pemangku kepentingan membangun komitmen bersama agar persoalan BBM tidak terus berulang.
Gagasan itu disampaikan Heri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi Komisi B DPRD Bontang bersama pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU, serta perwakilan pedagang BBM eceran, Senin (31/8/2026).
Menurut Heri, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sisi hulu hingga hilir. Karena itu, ia mengusulkan agar komitmen seluruh pihak dituangkan dalam pakta integritas sebagai bentuk kesepakatan untuk menjalankan peran masing-masing.
“Kalau Pertamina sudah berkomitmen memperbaiki alokasi dan distribusi, maka pemerintah, SPBU, hingga pedagang eceran juga harus memiliki komitmen yang sama. Jangan hanya hulunya yang dibenahi, tetapi hilirnya juga harus ditata,” ujarnya.
Ia menilai setiap instansi memiliki peran penting dalam mengurai persoalan tersebut. Dinas Perhubungan, misalnya, diminta aktif mengatur arus lalu lintas ketika antrean kendaraan mulai mengganggu jalan umum.
Selain itu, Dishub didorong melakukan pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan pelat nomor kendaraan untuk memperoleh BBM bersubsidi.
Heri juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, TNI, dan instansi terkait memperkuat pengawasan di lapangan, termasuk terhadap aktivitas pedagang BBM eceran.
Menurutnya, pedagang eceran tetap memiliki hak untuk menjalankan usahanya. Namun, diperlukan aturan yang jelas terkait pola distribusi dan jumlah pembelian agar aktivitas tersebut tidak mengganggu pasokan BBM bagi masyarakat.
“Kalau semua pihak berani berkomitmen, mari kita tuangkan dalam pakta integritas dan ditandatangani bersama. Kalau ada yang melanggar, harus ada sanksi yang disepakati sehingga semua memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Heri mengingatkan, Bontang sebelumnya pernah berhasil menerapkan pengaturan antrean BBM di luar area SPBU. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat pada dasarnya siap mengikuti aturan jika pemerintah menghadirkan mekanisme yang jelas, adil, dan diterapkan secara konsisten.
Dengan pola tersebut, penataan BBM di Bontang diharapkan tidak berhenti pada pembenahan pasokan, tetapi juga memastikan distribusinya berjalan tertib hingga ke masyarakat.(Adv)
Reporter: Yulia.C | Editor: Icha Nawir