KITAMUDAMEDIA, Samarinda —Rencana pembangunan flyover di simpang Muara Rapak, Balikpapan, menjadi fokus utama DPRD Kalimantan Timur dalam rangka mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan di salah satu pintu masuk utama kota.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kelancaran pembebasan lahan pada tahun 2025. “Kunci utama proyek ini adalah pembebasan lahan terlebih dahulu. Kami bersama Ketua DPRD Kaltim sedang mengupayakan agar proses penetapan lokasi (penlok) dapat segera diselesaikan,” tegasnya.
Menurut Abdulloh, alokasi dana untuk proses penlok sudah dimasukkan dalam APBD Murni 2025, sementara pembayaran pembebasan lahan diharapkan tersedia di APBD Perubahan. Jika lahan siap, pekerjaan fisik akan dimulai pada 2026.
Tak hanya flyover Muara Rapak, DPRD Kaltim juga tengah menyiapkan sejumlah proyek besar lain, seperti pembangunan coastal road, pelebaran jalan Sepinggan–Manggar, dan jembatan Kampung Baru–Kariangau. Meski demikian, flyover Muara Rapak menjadi proyek yang progresnya paling signifikan.
“Flyover ini tanggung jawab Pemprov Kaltim, dan kami di DPRD Kaltim akan terus mendukung agar pembangunannya berjalan sesuai rencana,” ujarnya. Abdulloh optimistis, kehadiran flyover akan menjadi solusi nyata bagi kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengendara di Balikpapan. (*Adv)
Editor : Redaksi.
