KITAMUDAMEDIA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Sungai Mahakam pasca-kecelakaantongkang batubara yang kembali menghantam JembatanMahakam I.
Menurut Sarkowi, insiden ini bukan sekadar musibah, tapi sinyalbahwa sistem pengelolaan lalu lintas sungai telah gagal.
“Sudah 23 kali jembatan itu tertabrak. Ini bukan masalah teknislagi, tapi soal tanggung jawab dan penegakan aturan,” tegasnya.
Ia mendorong agar teknologi pengawasan berbasis sensor dan CCTV real-time dipasang di sepanjang jalur vital Sungai Mahakam. Selain itu, penertiban jarak aman tambat kapal sesuaiPerda Nomor 1 Tahun 1989 wajib ditegakkan secara konsisten.
“Kalau kita tidak ubah cara kerja sekarang, akan selalu adarisiko nyawa melayang dan infrastruktur rusak,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antara KSOP, Dishub, dan PemkotSamarinda harus diperkuat, termasuk menyusun SOP daruratuntuk kapal tongkang yang melewati area dekat jembatan.
Sarkowi menegaskan bahwa pengawasan berbasis digital dan penegakan hukum tegas adalah satu-satunya cara untukmencegah Mahakam I menjadi titik rawan kecelakaanpermanen.(*Adv)
Editor: Redaksi.



