KITAMUDAMEDIA- Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menyoroti kurangnya sinkronisasiantara program Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintahkabupaten/kota. I
Ia menegaskan pentingnya sinergi yang lebih baik sejak tahapperencana antara Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota agar pembangunan di daerah dapat berjalanlebih efektif dan efisien.
“Selama ini, program-program dari pemerintah provinsiseringkali berjalan sendiri, begitu juga dengan kabupaten/kota. Padahal, seharusnya sejak tahap perencanaan, semua bisadisinkronkan,” jelasnya.
Syarifatul mendorong agar rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan Gubernur, Sekretaris Daerah, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD dijadikan agenda wajib yang rutin dilaksanakan. Menurutnya, koordinasi yang kuat sangat pentinguntuk menghindari tumpang tindih program, duplikasi kegiatan, dan pemborosan anggaran.
“Dengan perencanaan yang disinergikan sejak awal, pembangunan daerah bisa lebih terarah dan efisien, serta lebihmampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa rakor yang berkala akan sangat membantu memastikan agar program yang ada dapatdisesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
“Rakor rutin sangat penting untuk memastikan program-program yang ada benar-benar sinkron dengan kebutuhandaerah. Jadi, pembangunan bisa lebih efektif dan efisien,” sambungnya.
Selain itu, menurutnya pentingnya kolaborasi yang lebih kuatdengan sektor swasta, agar program unggulan Pemprov Kaltimseperti “Gratis Pol” dan “Jos Pol” tidak hanya menjadi slogan semata.
“Jangan sampai program-program unggulan ini hanya ada di atas kertas. Harus ada dukungan nyata dari pihak swasta dan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syarifatul mengungkapkan bahwa penurunan fiskalKaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun semakinmempertegas pentingnya sinergi antar sektor untukmemaksimalkan penggunaan anggaran yang ada.
“Dengan adanya penurunan fiskal, penyelarasan program antarsektor menjadi sangat mutlak untuk memastikan efisiensianggaran,” tutupnya.
(Adv/DPRD Kaltim)