KITAMUDAMEDIA, Bontang – Penurunan APBD Bontang memicu peringatan keras dari Wali Kota Neni Moerniaeni. Ia meminta pejabat yang tak mampu menjalankan tugas untuk mundur.
Ultimatum itu disampaikan usai upacara di halaman DPMPTSP Bontang, Senin (27/4/2026). Neni menilai kondisi fiskal saat ini menuntut kinerja lebih konkret, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan program berjalan efektif.
“Kalau tidak mampu mengatasi persoalan, lebih baik mundur dan beri kesempatan kepada yang mampu,” tegasnya.
Sorotan utama diarahkan pada penanganan sampah yang dinilai belum tuntas. Neni menegaskan, persoalan tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota, melainkan juga aparat di tingkat wilayah, mulai dari camat, lurah hingga ketua RT.
Ia mengkritik minimnya inisiatif di lapangan. Menurutnya, pejabat wilayah seharusnya aktif menyelesaikan masalah tanpa menunggu intervensi pimpinan.
“Masa persoalan sampah harus wali kota yang turun langsung. Itu tanggung jawab pejabat di bawahnya,” ujarnya.
Neni juga menekankan, jabatan lurah bukan sekadar administratif, tetapi menuntut kepemimpinan nyata di tengah masyarakat, termasuk memastikan lingkungan bersih dan tertata.
Meski begitu, ia mengakui penanganan sampah membutuhkan kolaborasi lintas pihak, melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kelurahan, dan masyarakat.
“Tantangan terbesar adalah mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Ini memang tidak mudah, tapi kita tidak boleh menyerah,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Bontang mendorong gerakan “Gesit: Gerakan Sampahku Tanggung Jawabku” untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dari tingkat rumah tangga, seiring penguatan peran aparatur wilayah.(adv)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir