KITAMUDAMEDIA, Bontang – DPRD Kota Bontang mengingatkan rencana pengelolaan Pulau Beras Basah oleh pihak ketiga tidak berubah menjadi bisnis eksklusif yang membatasi akses masyarakat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menegaskan destinasi wisata unggulan itu harus tetap terbuka bagi seluruh kalangan, termasuk masyarakat menengah ke bawah.
Menurutnya, pengembangan kawasan wisata memang diperlukan untuk meningkatkan fasilitas dan mendongkrak pendapatan daerah. Namun, pengelolaan tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan bisnis.
“Jangan sampai pengelolaan ini hanya berorientasi profit dan akhirnya meminggirkan masyarakat kecil. Pulau Beras Basah harus tetap menjadi tempat wisata yang bisa diakses semua kalangan,” ujarnya.
Winardi juga meminta pemerintah daerah selektif menentukan pihak ketiga yang akan mengelola kawasan wisata tersebut. Ia menilai proses seleksi harus dilakukan ketat agar pengelolaan berjalan sesuai tujuan.
Ia menegaskan pemerintah perlu mengevaluasi hingga menghentikan kontrak kerja sama jika pengelola tidak memenuhi target atau melanggar komitmen yang telah disepakati.
“Kalau tidak sesuai target atau mengabaikan kesepakatan yang sudah dibuat, kontraknya harus dievaluasi bahkan bisa diputus,” katanya.
Selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjut Winardi, pengelolaan Pulau Beras Basah juga harus menjaga kenyamanan dan keberlangsungan kawasan wisata agar tetap tertata.
Ia turut mengingatkan seluruh tahapan kerja sama harus mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sebelum keputusan final ditetapkan.
DPRD Bontang juga meminta calon pihak ketiga yang mengajukan kerja sama memaparkan konsep pengelolaan secara terbuka di hadapan legislatif agar rencana yang disusun dapat dikaji bersama.
“Kalau nanti sudah ada beberapa calon pengelola, kami berharap bisa dipresentasikan di DPRD supaya semua konsepnya jelas dan bisa dikaji bersama,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir