KITAMUDAMEDIA, Bontang – Pemerintah dan DPRD Bontang telah menyepakati struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 senilai Rp 1.265.668.568.921,00 dalam rapat paripurna pengambilan keputusan rencana peraturan daerah tentang APBD, kemarin (24/11/2021).
Dalam struktur anggaran tersebut, pemerintah hanya mengalokasikan 42,5 miliar untuk penanganan persoalan banjir pada tahun depan.
Anggota DPRD Bontang, Nursalam menilai angka 42,5 miliar yang dialokasikan oleh pemerintah terlalu kecil dengan kompleksnya persoalan banjir yang dihadapi saat ini.
“Nilai 7 persen dari APBD itu, sangat tidak mencukupi menyelesaikan persoalan banjir,” ucap dia saat rapat paripurna.
Pasalnya di wilayah kota Bontang masih banyak titik titik rawan banjir yang masih perlu penanganan serius.
Dari itu Nursalam meminta pemerintah kedepannya dapat menjalankan rekomendasi Pansus Banjir DPRD yang mengusulkan nilai 10 persen dari total APBD sehingga masalah banjir bisa diselesaikan.
“Karena sekarang ini hujan sebentar saja beberapa wilayah kita sudah terendam, dan yang di bully itu bukan hanya Wali Kota, DPRD juga karena dianggap tidak bekerja,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu Wali Kota Bontang, Basri Rase mengatakan persoalan banjir tetap merupakan program prioritas pemerintah pada tahun depan.
Namun dalam penanganannya memang lebih fokus pada proses perencanaan, Detail Detail Engineering Design (DED), pembebasan lahan dan studi larap banjir. Tetapi tidak mengindahkan kegiatan lain normalisasi sungai dan perbaikan drainase di titik-titik rawan banjir yang memang butuh segera diselesaikan.
“Tapi kedepan kami akan berupaya menambah nilai alokasi penanganan banjir ini, agar kegiatannya bisa dilakukan bersamaan secara menyeluruh,” bebernya.
Reporter : Muh Ridwan
Editor : Kartika Anwar
