KITAMUDAMEDIA – Sebanyak 3.200 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh yang digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini.
Diketahui, aksi demo ini digelar oleh Partai Buruh dan sejumlah organisasi serikat pekerja dengan salah satu tuntutan menolak kenaikan harga BBM.
“Yang kita siapkan hari ini ada 3.200 personel gabungan, TNI, Polri dan Satpol PP,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi, Rabu (12/10)
Polisi mengimbau kepada massa buruh agar bisa melakukan aksinya di Silang Barat Daya Monas. Agar tidak perlu dilakukan penutupan jalan di sekitar Patung Kuda sehingga aktivitas masyarakat lain tak terdampak.
“Mana kala ini bisa diikuti maka tentu tidak perlu ada ruas jalan yang kita tutup atau kita alihkan, namun mana kala mereka mau melaksanakan di depan Sapta Pesona ya tentu dengan sangat terpaksa Jalan Merdeka Barat harus kita tutup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Komarudin juga mengimbau kepada massa buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dan tentunya kita juga menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, jadi seluruh aktivitas baik penyampaian aspirasi maupun aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan aman,” ucap dia.
Sebagai informasi, puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah organisasi serikat pekerja bakal menggelar aksi demo, Rabu (12/10) pukul 10.00 WIB.
“Kami akan mengorganisir demonstrasi besar-besaran pada tanggal 12 Oktober 2022. Untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, sekitar puluhan ribu buruh, petani, nelayan, guru honorer, miskin kota, pekerja rumah tangga, dan aktivis gerakan sosial lainnya akan melakukan aksi di Istana Negara,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa (11/10).
Kata Said, aksi demo ini juga bakal dilakukan secara serempak di 34 provinsi lainnya, yang berlokasi di kantor Gubernur masing-masing Provinsi.
Terdapat enam isu yang dituntut pada demo buruh kali ini, yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM); menolak Omnibus Law (UU Cipta Kerja); menaikkan UMK/P tahun 2023 sebesar 13 persen.
Lalu, menolak PHK besar-besaran akibat ancaman resesi global pada tahun 2023; reforma agraria, tanah untuk petani; dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga.(Cnn)
Editor : Redaksi KMM
