KITAMUDAMEDIA, Bontang — Banjir rob yang terus menerjang kawasan Bontang Kuala masih menjadi persoalan serius yang belum mendapatkan penanganan efektif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Masalah ini tidak hanya meresahkan warga setempat tetapi juga mendapat perhatian khusus dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang.
Abdul Samad, anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, menegaskan bahwa penanganan banjir rob seharusnya menjadi prioritas utama Pemkot Bontang. Pasalnya, Bontang Kuala merupakan salah satu ikon wisata kota yang kerap didatangi pengunjung. Abdul Samad menambahkan bahwa banjir rob sering terjadi pada pagi hari, yang menyebabkan lumpuhnya aktivitas warga karena akses jalan yang terendam air, sehingga memutus jalur utama menuju pusat kota.
“Kalau banjir robnya muncul pagi hari, lumpuh jalanan tidak bisa dilewati, ini menghambat aktivitas masyarakat,” ujar Abdul Samad.
Ia juga mendesak agar Pemkot Bontang segera menganggarkan penanggulangan banjir rob di Bontang Kuala dalam APBD tahun 2024, dengan harapan proyek tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2025.
Menanggapi desakan ini, Wali Kota Bontang, Basri Rase, menyatakan bahwa pemerintah telah berdiskusi dengan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk mencari solusi atas masalah banjir rob ini. Menurut Basri, penanganan banjir rob tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan daerah tetangga. Oleh karena itu, pengkajian mendalam akan memerlukan waktu yang cukup lama.
“Ini Insya Allah akan menjadi perhatian bagi Pemkot Bontang ke depannya dalam rangka pengentasan banjir rob. Saat ini kami akan memikirkan bagaimana memberikan fasilitas bagi masyarakat Bontang Kuala jika terjadi banjir rob,” kata Basri Rase.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Edy Prabowo, menjelaskan bahwa minggu lalu pihaknya telah melakukan kunjungan ke Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) perwakilan Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas tiga hal utama, yakni peningkatan jalan di Kapal Piere Tendean, drainase di depan Rudal, serta downgrade di jalan RSUD.
Namun, Edy Prabowo mengungkapkan bahwa perbaikan trotoar di Bontang Kuala tidak bisa dilakukan pada perubahan APBD 2024. BBPJN tidak merekomendasikan perbaikan trotoar di kawasan tersebut karena pada tahun 2025 sudah direncanakan perbaikan jalan di Bontang Kuala.
“BBPJN tidak merekomendasikan perbaikan trotoar di BK alasannya karena di 2025 BBPJN sudah memasukkan perbaikan jalan di Bontang Kuala,” ungkap Edy.
Dengan banyaknya kendala yang ada, masyarakat Bontang Kuala berharap agar upaya penanggulangan banjir rob ini dapat segera direalisasikan, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dengan normal tanpa harus khawatir terhadap ancaman banjir.(Adv)
Reporter: Yulia.C
Editor : Nur Aisyah Nawir
