KITAMUDAMEDIA, Bontang – Di era kepemimpinan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Agus Haris, dipastikan tidak ada lagi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di luar kota yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD dan APBN. Neni menegaskan bahwa hanya bimtek yang memiliki manfaat nyata yang masih dapat dipertimbangkan.
“Kegiatan itu (bimtek) sudah dicoret, kecuali kegiatan tersebut ada impact-nya langsung ke masyarakat. Misal seperti bimtek ke Kampung Inggris, pulang dari sana masyarakat Bontang sudah mahir berbahasa Inggris. Jadi dilihat impact-nya, bukan sekadar jalan-jalan,” ungkap Neni, ditemui beberapa waktu lalu.
Selain itu, seluruh anggaran perjalanan dinas di organisasi perangkat daerah (OPD) juga akan dipangkas hingga 50 persen. Neni menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengikuti kebijakan ini agar tidak mengalami kendala dalam transfer anggaran dari pusat.
“Sesuai instruksi presiden, semua otomatis dipangkas 50 persen, termasuk perjalanan dinas. Kalau tidak, kita tidak akan ditransfer,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bontang dalam mengelola anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.(*)
Reporter: Yulia.C
Editor: Icha Nawir
