KITAMUDAMEDIA Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah bersubsidi. Program ini digagas pemerintah pusat untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus sebagai bagian dari percepatan pembangunan di sektor perumahan.
Asisten I Sekretariat Kabupaten Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan segera mengambil langkah konkret guna menyukseskan program tersebut. Koordinasi intensif dengan kementerian terkait juga akan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal di Kukar.
“Kami Pemkab Kukar siap mendukung program ini. Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah menginventarisasi tanah atau lahan yang akan digunakan agar program ini dapat segera direalisasikan,” ujar Akhmad Taufik di Tenggarong, Selasa (18/3/2025).
Sebagai langkah awal, Pemkab Kukar memprioritaskan tiga strategi utama:
1. Inventarisasi dan Penyediaan Lahan
Pemerintah daerah akan mendata ketersediaan lahan, baik milik pemerintah maupun yang bisa dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak swasta. Seluruh perencanaan akan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tidak bertabrakan dengan aturan tata kota dan lingkungan hidup.
Lahan yang dipilih pun harus strategis, dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, pusat kesehatan, pasar, dan akses transportasi publik.
2. Koordinasi Lintas Sektor
Pemkab Kukar akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pengembang perumahan, serta lembaga keuangan seperti Bank Tabungan Negara (BTN) untuk memastikan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dapat diakses dengan mudah dan ringan.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah, tetapi juga bisa menjangkaunya secara finansial melalui skema pembiayaan yang tepat,” ujar Akhmad.
3. Sosialisasi dan Pendataan Masyarakat
Pemerintah juga akan mengedukasi masyarakat mengenai skema rumah subsidi dan menyiapkan mekanisme pendataan calon penerima agar tepat sasaran. Fokus utamanya adalah pada pekerja informal dan keluarga yang belum memiliki hunian tetap.
Program ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat strategis, antara lain:
Memudahkan akses kepemilikan rumah bagi MBR
Mengurangi kawasan permukiman kumuh
Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor konstruksi dan industri pendukung
Namun demikian, pelaksanaan program ini bukan tanpa tantangan.
Beberapa kendala yang dipetakan Pemkab Kukar meliputi keterbatasan lahan yang sesuai dengan RTRW, kebutuhan pendanaan yang besar, serta potensi ketimpangan antara permintaan tinggi dan ketersediaan rumah yang terbatas.
“Untuk itu kami butuh dukungan dari semua pihak, baik kementerian, perbankan, pengembang, hingga masyarakat, agar program ini berjalan maksimal,” kata Akhmad.
Ia menambahkan, Pemkab Kukar tidak hanya melihat program ini sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan.
“Kami optimistis program ini dapat segera terealisasi dengan baik. Kami akan bekerja keras memastikan bahwa masyarakat Kukar yang membutuhkan rumah dapat memperoleh hunian yang layak dengan harga terjangkau,” pungkasnya.
Dengan sinergi lintas sektor, Pemkab Kukar berharap pelaksanaan program tiga juta rumah bersubsidi tidak hanya menyelesaikan persoalan backlog perumahan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah yang layak, sehat, dan manusiawi. (adv)