KITAMUDAMEDIA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah mulai berdampak pada berbagai sektor, salah satunya industri perhotelan. Pengurangan kegiatanpemerintahan yang biasa dilaksanakan di hotel-hotel daerahmenjadi salah satu dampak yang paling terasa.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensibukanlah hal baru dan sudah diatur dalam Peraturan Presiden.
“Ini sudah tertuang dalam peraturan presiden, jadi suka tidaksuka harus dijalankan. Kita pernah menghadapi situasi lebihsulit saat pandemi Covid-19. Namun, memang masyarakatbelum sepenuhnya memahami konteks efisiensi ini,” ungkapFuad.
Ia juga menepis isu yang beredar mengenai adanyapemangkasan pada anggaran pendidikan, khususnya beasiswadan program KIP-K. Menurutnya, program tersebut tetapberjalan dan tidak terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi.
“Beasiswa dan program KIP-K tidak dipotong. Ini pentingdiluruskan agar tidak menimbulkan disinformasi di masyarakat,” tegasnya.
Fuad tetap optimistis bahwa sektor perhotelan masih memilikipeluang bertahan, terutama melalui kegiatan lokal yang digelaroleh instansi di daerah.
“Contohnya di DPRD Kaltim, untuk kegiatan internal atau rapatlokal, kami tetap gunakan hotel-hotel di daerah. Ini mendukungekonomi lokal dan sekaligus menekan biaya,” tutup politisi dariPartai Gerindra tersebut. (Adv/DPRDKaltim)
