KITAMUAMEDIA – Pemungutan Suara Ulang (PSU) PilkadaMahakam Ulu (Mahulu) yang dilaksanakan oleh KomisiPemilihan Umum (KPU) pada 24 Mei 2025 telah selesai digelar. Dalam pemilihan tersebut, tiga pasangan calon bersaingmemperebutkan kursi kepala daerah Mahulu, yaitu Yohanes Avun–Juan Yenau (Paslon 1), Novita Bulan–Artya FathraMarthin (Paslon 2), dan Angela Indang Belawan–Suhuk (Paslon3).
PSU ini diadakan setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mendiskualifikasi pasangan calonsebelumnya, Omena Mayang Shari–Stanislaus Liah, karenaterbukti didukung secara tidak sah oleh bupati aktif.
Menanggapi hasil PSU tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa meskipun hasil penghitungansuara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menunjukkankemenangan Paslon 3, pihaknya masih menunggu hasil resmidari KPU.
“Kemarin, tanggal 24, PSU sudah dilaksanakan, dan sepertiyang kita lihat, Paslon 03 menang. Tapi kita tetap menungguhasil pleno dari KPU dan segala proses administrasinya,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Mahulu, Ektiberharap agar pemerintahan baru di Mahulu bisa lebih terbukadan dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya dalam percepatan pembangunan di wilayah yang selama ini dianggap kurang tersentuh.
“Harapan kita, apalagi ini adalah dapil saya, semoga pemerintahMahakam Ulu bisa lebih terbuka dengan Pemprov Kaltim. Kolaborasi ini penting untuk mendorong percepatanpembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ekti menekankan pentingnya koordinasi yang baikantara pemerintah daerah dan Pemprov Kaltim. Menurutnya, segala kebutuhan dan perencanaan yang ada di Mahulu harusdisampaikan dengan jelas agar pemerintah daerah setempatdapat menjalankan program sesuai dengan kebutuhan wilayah.
“Apapun bantuan yang diberikan ke Mahulu, prosesnya harusdilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Misalnya, dalamhal bantuan di sektor pertanian, yang mengetahui calon petanidan lokasi bantuan adalah pemerintah daerah. Tanpa koordinasiyang baik, bantuan tersebut bisa tidak tepat sasaran,” terangnya.
Ekti memberikan contoh ketika pihak Provinsi memberikanbantuan pupuk untuk petani di Mahulu. Namun, karenapemerintah daerah setempat yang mengetahui siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut, jika tidak ada koordinasiyang baik, bantuan tersebut tidak akan sampai pada sasaran yang tepat.
“Contohnya, kita bantu pupuk untuk petani, tapi yang mengetahui siapa yang berhak menerima adalah Dinas PertanianMahulu. Jika tidak ada komunikasi yang baik, bantuan itu bisatidak sampai ke yang berhak,” tandasnya.
“Jadi, yang saya maksud dengan sinergi adalah pentingnyakomunikasi antara pemerintah daerah dan Pemprov Kaltim. Tanpa itu, kita tidak bisa mencapai tujuan yang optimal,” tutupEkti.
(Adv /DPRD Kaltim)