KITAMUDAMEDIA, Kaltim – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, melontarkan kritik tajam dalam RapatKoordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (16/4/2025). Rakor tersebut membahas kesiapanpelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di KabupatenKutai Kartanegara (Kukar) dan Mahakam Ulu.
Dalam forum yang dihadiri Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Seno Aji, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Sekretaris Provinsi, serta jajaran Forkopimda lainnya, Hasanuddin menegaskan bahwa PSU bukan sekadar proses teknis, melainkan sinyal korektif yang harus disikapi denganserius sebagai refleksi terhadap kondisi demokrasi saat ini.
“PSU ini adalah cermin bahwa ada hal mendasar yang perludibenahi dalam sistem demokrasi kita. Ini bukan hanyapengulangan proses, tapi momentum evaluasi menyeluruh,” tegas Hasanuddin.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan PSU membawa dampaklangsung terhadap jalannya pemerintahan di daerah, mulai daristagnasi kebijakan akibat belum terbentuknya kepala daerahdefinitif, pemborosan anggaran karena dana pembangunanteralihkan untuk pembiayaan PSU, hingga terganggunyapelayanan publik dan pelaksanaan proyek strategis.
“Ini bukan hanya soal politik, tapi menyentuh langsungkehidupan masyarakat. Ketika kebijakan tertunda, pembangunanpun ikut tersendat,” ujarnya.
Hasanuddin juga menyoroti akar persoalan yang melatarbelakangi PSU. Ia menyebut lemahnya sistempenyelenggaraan pemilu, proses seleksi KelompokPenyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak berbasismerit, rendahnya kapasitas teknis serta integritas penyelenggara, lemahnya pengawasan, hingga praktik politik uang yang belumtersentuh hukum.
Sebagai solusi, ia menawarkan empat langkah strategis untukmembenahi sistem demokrasi ke depan. Pertama, evaluasimenyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Kedua, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Ketiga, edukasi politik berbasis masyarakat akar rumput. Dan keempat, pengawalan ketat terhadap PSU agar tetap berjalan sesuaiprinsip demokrasi yang sehat.
“PSU harus menjadi momentum pembenahan, bukan sekadarformalitas. Demokrasi yang sehat harus dikawal dengankeseriusan dan integritas, bukan dibiarkan tumbuh liar,” pungkasnya.
(Adv/ DPRDKaltim)
