KITAMUDAMEDIA, Bontang – Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) menambah lima tuntutan baru dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bontang, Kamis (11/9/2025).
Tambahan lima tuntutan baru itu menyasar langsung integritas dan transparansi DPRD Bontang. Mulai dari alokasi dana aspirasi, rangkap jabatan, hingga intensitas perjalanan dinas yang dinilai berlebihan.
Bahkan PHM juga mengancam akan membuka dugaan penyimpangan 25 anggota DPRD ke publik dan melaporkannya ke KPK bila tak ada tindak lanjut.
Ketua DPP PHM, Udin Mulyono, menegaskan tuntutan ini secara khusus ditujukan kepada DPRD Bontang agar segera ditindaklanjuti.
“Tuntutan ini kami sampaikan ke DPRD agar segera ditindaklanjuti. Termasuk membuka kebobrokan DPRD yang seringkali hanya mengikuti kebijakan Pemkot,” tegas Udin.
Adapun lima tuntutan baru yang langsung ditujukan kepada DPRD, yakni:
• Melaporkan anggota DPRD yang merangkap jabatan.
• Menyoroti alokasi dana aspirasi yang diskriminatif
• Mengancam membuka dugaan penyimpangan 25 anggota DPRD dan melaporkannya ke KPK.
• Mengkritisi perjalanan dinas DPRD yang dinilai terlalu masif hingga membuat anggota dewan jarang berada di Bontang.
• Meminta transparansi rencana pengadaan 60 tenaga pendamping program RT.
Selain lima poin baru tersebut, PHM juga kembali menegaskan empat tuntutan lama, di antaranya pengaktifan kembali 230 tenaga honorer, penolakan pemindahan rumah jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD ke Bontang Lestari, prioritas kontraktor lokal dalam pembangunan infrastruktur, serta penuntasan persoalan pengangguran.(*)
Reporter: Yulia.C | Editor: Icha Nawir