KITAMUDAMEDIA, Bontang – Pembatasan belanja pegawai mulai berdampak pada kebijakan daerah. Di Bontang, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN ikut disorot.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan TPP ASN tetap dipertahankan, dengan syarat kinerja aparatur dan pengelolaan anggaran terjaga.
Menurutnya, keberlanjutan TPP bergantung pada capaian kerja ASN yang terukur dan berdampak. Ia meminta seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Bontang meningkatkan kinerja.
“TPP ini bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi bentuk penghargaan atas kinerja. Jadi harus dibarengi dengan prestasi dan tanggung jawab yang jelas,” ujarnya.
Neni menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD. Jika ambang batas terlampaui, daerah harus melakukan penyesuaian, termasuk kemungkinan pemangkasan TPP.
Karena itu, ASN diminta mengelola anggaran secara efektif dan efisien, dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar serapan.
Ia juga mendorong inovasi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa menambah beban belanja pegawai.
“Kalau kita bisa menekan belanja yang tidak perlu dan meningkatkan kualitas kerja, maka ruang fiskal akan tetap sehat. Dengan begitu, TPP bisa kita pertahankan,” katanya.
Ia menegaskan, stabilitas keuangan daerah dan keberlanjutan TPP menjadi tanggung jawab bersama antara pimpinan dan ASN.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau kinerja meningkat dan pengelolaan anggaran tepat, maka TPP bisa tetap aman,” tutupnya.(adv)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir