KITAMUDAMEDIA, Bontang – Maraknya kasus kehamilan pada anak di bawah umur di Kota Bontang mendorong Komisi A DPRD Bontang memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di kantor DPRD Bontang, Kamis (9/7/2026).
Rapat tersebut mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) diantaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan tokoh lintas agama untuk merumuskan langkah bersama dalam menekan angka kehamilan anak usia dini di Kota Bontang.
Sekretaris Komisi A, Saeful Rizal mengatakan persoalan kehamilan dini tidak bisa dipandang hanya sebagai isu kesehatan ataupun pendidikan semata. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan masalah sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak semua pihak berperan dalam menanamkan karakter dan lingkungan yang baik bagi remaja di Bontang.
“Kondisi ini memprihatinkan, semuanya harus memberi perhatian maksimal ke anak, sebab siapa saja bisa jadi korban,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Mulkan Adzino, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bontang menilai penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan perlu menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Selain memperkuat pemahaman agama sejak dini, remaja juga dinilai perlu mendapatkan ruang untuk mengikuti berbagai kegiatan positif yang mampu mengalihkan mereka dari perilaku berisiko.
“Pemerintah kota harus menambah pembinaan sisi keagamaan anak-anak juga, bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur,”
Sementara itu, pendeta Philipus Tobiyang menilai pendidikan agama di Bontang terbilang minim. Menurutnya perlu penambahan jam pelajaran agama di sekolah-sekolah sebagai upaya peningkatan pemahaman dan keimanan anak.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan, Saeful Rizal berharap hasil RDP tidak berhenti sebagai forum diskusi semata. Seluruh saran dan rekomendasi yang muncul akan dirangkum menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bontang dalam menyusun kebijakan pencegahan kehamilan usia dini.
“Komisi A akan berdiskusi dulu, terkait masuk-masukan di RDP, bagaimana hasilnya kita lihat nanti,” jelasnya. (Adv)
Editor : Redaksi
