KITAMUDAMEDIA, Bontang – Kota Bontang resmi ditetapkan sebagai salah satu kota percontohan dalam program anti korupsi di Kalimantan Timur (Kaltim). Pengakuan ini diakui banyak pihak sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi.
Inisiatif ini merupakan bagian dari program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengurangi praktik korupsi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai daerah.
Pada Rabu (7/8/2024), KPK mengunjungi Kota Bontang untuk meninjau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Mall Pelayanan Publik (MPP), dua institusi yang menjadi simbol efisiensi dan transparansi pelayanan di kota ini.
Kunjungan tersebut menjadi momen penting yang menegaskan dedikasi Kota Bontang dalam menjalankan pemerintahan bebas korupsi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyampaikan kebanggaannya atas pengakuan ini. Menurutnya, penunjukan Kota Taman sebagai percontohan anti korupsi tidak terlepas dari berbagai upaya kolaboratif antara Pemerintah Kota dan DPRD.
“Bontang telah menunjukkan bahwa melalui kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa inisiatif yang telah diambil, seperti penerapan sistem pelayanan satu pintu dan pemangkasan birokrasi, merupakan langkah nyata untuk mencegah praktik korupsi di tingkat lokal.
“Langkah-langkah ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi upaya mendasar untuk menciptakan tata kelola yang melayani masyarakat dengan baik,” tambah Andi Faizal.
Menurutnya, pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran sesuai standar akuntabilitas yang ditetapkan. DPRD Bontang, di bawah kepemimpinannya, telah memastikan setiap tahap pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akurat, sehingga mengurangi risiko korupsi.
“Keberhasilan ini adalah hasil kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kota Bontang. Dengan adanya pengakuan ini, kami berharap semangat anti korupsi dapat terus berkembang, baik di kalangan pejabat pemerintahan maupun masyarakat luas,” harapnya.
Lebih jauh, politisi dari Partai Golkar ini berharap Kota Bontang dapat menjadi teladan bagi kota-kota lain di Kalimantan Timur dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Terpilihnya Bontang sebagai role model juga diharapkan dapat memotivasi seluruh daerah di Indonesia untuk mengikuti jejak yang sama dalam memerangi korupsi di semua lini pemerintahan. (Adv)
Editor : Redaksi
