KITAMUDAMEDIA,Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan layanan kesehatan yang menyeluruh dan inklusif bagi seluruh warganya. Melalui kerja sama strategis dengan BPJS Kesehatan, Pemkab Kukar kini berupaya memperluas kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kelompok mandiri.
Upaya ini difokuskan pada pendaftaran peserta dari kalangan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), yang selama ini belum seluruhnya terjangkau dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Salah satu terobosan yang didorong adalah pelibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pembiayaan iuran peserta.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan. Melalui CSR, perusahaan bisa berkontribusi langsung dalam mendukung peserta JKN,” jelas Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, pada beberapa waktu lalu.
Langkah ini menjadi tindak lanjut dari capaian membanggakan Kukar yang telah melampaui target nasional Universal Health Coverage (UHC). Dengan capaian 98,18 persen pada 2024, Kukar berada di atas rata-rata nasional dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Sunggono menegaskan bahwa capaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya pembenahan data peserta agar pengalokasian anggaran lebih tepat sasaran. Validasi dan integrasi data hingga tingkat desa akan melibatkan perangkat desa dan ketua RT sebagai ujung tombak pendataan.
“RT dan kepala desa tahu persis kondisi warganya. Pelibatan mereka sangat penting untuk memastikan data akurat,” ujarnya.
Dari sisi teknis, BPJS Kesehatan Cabang Kukar mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah peserta mandiri. Hingga Desember 2024, tercatat 143.925 jiwa terdaftar sebagai PBPU dan BP. Diperkirakan, jumlah ini akan meningkat menjadi 161.925 jiwa di akhir 2025, dengan rata-rata pertambahan sekitar 1.500 jiwa per bulan.
Pertumbuhan tersebut tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Ika Irawati, memperkirakan kebutuhan anggaran JKN untuk tahun 2025 mencapai Rp69,7 miliar.
“Kami melihat lonjakan kebutuhan ini sebagai sinyal positif bahwa masyarakat semakin sadar pentingnya jaminan kesehatan. Tapi ini juga berarti kami harus siap dari sisi pembiayaan dan layanan,” jelas Ika.
Pemkab Kukar pun menyatakan kesiapan mengalokasikan dana melalui APBD untuk mendukung keberlanjutan program JKN, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum mampu membayar iuran mandiri. Kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha—menjadi strategi utama untuk menjaga agar seluruh lapisan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Dengan kerja sama ini, Pemkab Kukar berharap sistem kesehatan daerah akan semakin kuat, adil, dan mampu menjangkau seluruh warga, tanpa terkecuali. Tantangan besar di depan mata pun dilihat sebagai peluang untuk menciptakan sistem layanan kesehatan yang lebih adaptif dan berdaya tahan di masa depan.(Adv)
