KITAMUDAMEDIA, Bontang – Anggota DPRD Bontang Faisal mempertanyakan upaya pemerintah Kota Bontang dalam mengatasi banjir rob yang kerap terjadi khususnya di Jalan Kapten Pierre Tendean, Bontang Kuala.
Menurutnya pemerintah belum serius dalam penanganan banjir rob, karena sejauh ini belum ada pengajuan Detail Engineering Design (DED) ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk jalan tersebut padahal saat kunjungan kerja Komisi III disebutkan jika Balai siap membantu.
“Bagaimana mau dikerjakan kalau pengajuan DED nya saja belum pernah dilakukan, padahal jika tertangani maka akses keluar masuk warga Bontang Kuala tidak akan terganggu setiap air laut pasang,” ungkap FBR sapaan akrab anggota DPRD dari partai Nasdem tersebut kepada redaksi kitamudamedia.com, Selasa (17/5/2022).
Baca Juga : Banjir Rob, Akses Masuk Bontang Kuala Terhambat
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Bidang Marga PUPRK Kota Bontang, Anwar Nurdin mengatakan program perencanaan DED ruas Jalan Kapten Pierre Tendean sudah diajukan sejak awal tahun 2022 dan diterima oleh Satker PJN (Perencanaan Jalan Nasional).
“Mungkin ini hanya miskomunikasi saja. Satker PJN merupakan salah satu bagian dari Balai,” ungkapnya.
Dijelaskan, sesuai arahan BPJN, perencanaan penanganan dampak banjir rob akan menggunakan dinding penahan air dari beton dari dasar tanah, sebab tidak memungkinkan untuk meninggikan jalanan dengan pengecoran karena struktur tanah yang lembek. Dampaknya jalan semakin turun karena beban bertambah.
“Sebelumnya ada dua pilihan yakni sistem jalan failed dan dinding penahan namun setelah berdiskusi akhirnya yang akan gunakan pembuatan dinding penahan air kalau trotoar tetap menggunakan kayu supaya kesan Bontang Kuala tetap melekat,” jelasnya.
Disinggung terkait kapan akan dilakukan pengerjaan, Anwar menuturkan belum mengetahui pastinya kapan waktunya.
“Harapannya program multiyears dari BPJN, Kota Bontang bisa masuk salah satunya,” harapnya.
Selain itu, Jalan Soekarno Hatta sampai Jalan Letjen Urip Sumiharjo pun diajukan supaya bisa masuk dalam program BPJN.
“Meski itu jalan daerah, tapi tidak masalah kita minta bantuan dari pusat, jadi nanti kita tinggal terima hasil saja yang terpenting bisa dibantu penganggaran fisiknya,” tandasnya.
Reporter : Lia Dewa
Editor : Kartika Anwar
