KITAMUDAMEDIA, Samarinda- Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membangun terowongan Sungai Dama untuk mengurai kemacetan di jalan kini masih disoroti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Dalam pengerjaan proyek tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) diminta untuk mencari sumber anggaran di luar dari APBD Kota Samarinda.
Dikatakan, Jasno, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, menggunakan APBD bisa saja dengan catatan hal ini tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
“Asal tidak membebani APBD kita (pembangunan terowongan Sungai Dama). Jangan sampai pembangunan terowongan dikebut, tapi mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya, “ kata Jasno.
Ia menjelaskan terobosan membangun terowongan Sungai Dama di Jalan Otto Iskandardinata (Otista) untuk mengurai problem kemacetan itu tentu merupakan hal yang sangat baik. Namun demikian, anggaran yang diperlukan juga sangat fantastis yakni mencapai Rp 400 miliar.
Sehingga diskemakan pembayarannya dengan sistem Multi Years Contract (MYC) atau tahun jamak.
“Pembangunan terowongan ini juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk penyelesaian masalah sosialnya, “ tegasnya.
Selain membutuhkan anggaran yang besar untuk urusan sosial, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan bahwa kawasan itu termasuk rawan longsor.
“Namun saya kira pemkot sudah memiliki kajian dan pertimbangan itu. Sehingga kita semua berharap pembangunannya bisa berjalan sesuai harapan, “ ucapnya.
Ia juga meminta dari tim teknis ini bisa memberikan jaminan kepada masyarakat. Lantaran tidak sedikit anggaran yang akan harus disiapkan Pemkot Samarinda.
“Supaya tidak mubazir, tentu masyarakat juga perlu pembuktian bahwa terowongan itu dibangun sesuai kajian teknis yang tepat. Karena pembangunannya ini juga untuk masyarakat sebagai solusi untuk mengurai kemacetan di sekitar Jalan Otista (Otto Iskandardinata),” ucapnya.
Tak hanya itu ia juga meminta Pemkot Samarinda patut mempertimbangkan dukungan anggaran diluar APBD Kota Samarinda.
Sebab anggaran senilai Rp 400 miliar dipastikan tidak sedikit, sekalipun dibayar secara bertahap.
“Bisa melalui bankeu provinsi atau APBD sekalipun,” tambahnya (*)
Editor: Redaksi.
