KITAMUDAMEDIA, Bontang – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 27 November 2024, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Amir Tosina, mengimbau Wali Kota Bontang untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (12/8/2024), Amir menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN untuk melindungi integritas dan profesionalisme mereka dalam melayani masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Amir mengingatkan bahwa beberapa ASN sebelumnya telah dikenai sanksi karena melanggar aturan ini, dan kejadian tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi yang lain. Ia menekankan bahwa Wali Kota Bontang memiliki peran krusial dalam memastikan netralitas ASN selama masa Pilkada.
Amir berharap Wali Kota dapat memberikan arahan yang jelas dan tegas kepada seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kota agar mematuhi aturan ini. Ia juga menyoroti potensi dampak negatif yang dapat terjadi jika ASN terlibat dalam politik praktis, seperti merusak citra pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
“Aturannya sudah jelas, ASN harus netral. Jika ada yang melanggar, sanksi harus diberikan. Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas pemerintahan,” tegasnya.
Amir juga menekankan pentingnya mewariskan budaya netralitas dalam birokrasi. Ia berharap ASN di Bontang dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab tanpa intervensi politik, karena netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga integritas proses demokrasi di Bontang.
“Saya ingin mengingatkan ASN untuk tetap profesional dan netral selama masa Pilkada ini. Mari kita bersama-sama menjaga agar Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan adil, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun,” pungkasnya.(Adv)
Penulis: Ira
Editor : Nur Aisyah Nawir
