KITAMUDAMEDIA, Bontang – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan melakukan penataan kawasan kumuh seluas 10 hektare di Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang. Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap visi penataan kota yang diusung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris.
Kesepakatan penataan kawasan kumuh tersebut merupakan hasil koordinasi langsung antara Neni dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk bersinergi antara mempercepat perwujudan lingkungan permukiman yang layak dan sehat bagi warga.
“Alhamdulillah, Pemprov akan membantu karena provinsi juga punya program zero wilayah kumuh,” ujar Neni saat dihubungi redaksi kitamudamedia.com, Minggu (13/4/2025).
Dikatakan Neni, penataan kawasan kumuh di Tanjung Laut telah melalui tahapan perencanaan dan akan segera direalisasikan. “Kita sudah punya detail engineering design-nya, sudah ada perencanaannya,” jelasnya.
Disinggung soal penataan wajah Prakla atau Pantai Harapan di Kelurahan Berbas Pantai yang sudah lama digaungkan, Neni mengatakan bahwa kawasan tersebut tetap menjadi prioritas Pemkot Bontang. Namun, penanganannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Prakla, Pantai Harapan memang harus kita selesaikan. Tapi karena lebih dari 15 hektare, maka menjadi urusan pusat. Kalau 10 hektare sampai sekian itu menjadi urusan provinsi, di bawah 10 hektare itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” terangnya.
Dengan pembagian kewenangan tersebut, Neni berharap seluruh lapisan pemerintahan dapat bergerak bersama guna menciptakan wajah Kota Bontang yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat.
“Kami berharap semua pihak, baik pusat, provinsi, maupun daerah, bisa bersinergi agar penataan kawasan kumuh di Bontang berjalan maksimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Neni.(*)
Redaksi
