KITAMUDAMEDIA, Kaltim – Jembatan Mahakam I kembalimengalami kerusakan akibat ditabrak kapal. Ini merupakaninsiden kedua dalam tiga bulan terakhir, yang memicukekhawatiran serius dari DPRD Kalimantan Timur terhadapkondisi lalu lintas di Sungai Mahakam yang dinilai semakinsemrawut dan tidak terkelola dengan baik.
Sebagai langkah awal, DPRD Kaltim mulai menggulirkanwacana pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang tata kelola Sungai Mahakam. Regulasi ini diharapkan mampumenata aktivitas transportasi sungai dengan lebih terstruktur, sekaligus mengedepankan aspek keselamatan masyarakat dan aset infrastruktur.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, M. Husni Fahruddin, menyoroti bahwa selama ini aktivitas ekonomi yang melintas di Sungai Mahakam, seperti pengangkutan hasil alam batu bara dan kayu, tidak memberikan kontribusi signifikan terhadappendapatan asli daerah (PAD).
“Tidak ada PAD yang masuk ke daerah. Hasil alam diambil, alursungai dikelola pusat. Kaltim dapat apa?” tegas Husni yang akrab disapa Ayub.
Ia meyakini, jika pengelolaan alur sungai diserahkan kepadapemerintah daerah, maka potensi PAD bisa jauh lebih besar dan mampu mendorong pembangunan yang lebih merata di Kaltim.
Ayub juga mengkritik kinerja instansi yang bertanggung jawabterhadap pengelolaan jasa kemaritiman di wilayah tersebut, seperti KSOP dan Pelindo, yang dinilai belum optimal.
“Dua insiden dalam tiga bulan terakhir jadi bukti lemahnyapengawasan dan pengelolaan. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim berencana membawapersoalan ini ke Kementerian Perhubungan guna membahasmasa depan pengelolaan Sungai Mahakam dan nasib JembatanMahakam I.
“Kalau memungkinkan, biarkan daerah yang kelola langsung,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim)
