KITAMUDAMEDIA, Kaltim — Keselamatan warga dan keberlangsungan infrastruktur jalan kembali menjadi sorotanutama Komisi III DPRD Kalimantan Timur, menyusulkeluhan masyarakat terkait aktivitas hauling batu bara oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang diduga melewati jalannasional di wilayah Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon.
Aksi cepat dilakukan oleh Komisi III dengan meninjau langsungkondisi di lapangan. Hasilnya, truk-truk bermuatan besar terlihatmelintasi jalan umum, berdampingan dengan kendaraan warga. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan penggunajalan serta berpotensi merusak infrastruktur jalan yang bukandiperuntukkan untuk aktivitas tambang.
“Kami melihat langsung bagaimana truk-truk besar inimenggunakan jalan nasional. Ini tidak hanya melanggar aturan, tapi juga membahayakan keselamatan masyarakat,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, saat berada di lokasi.
Reza menyatakan, keberadaan hauling di jalan nasional tidakbisa ditoleransi dalam jangka panjang. Jalan umum dibangununtuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kendaraanbertonase tinggi yang seharusnya memiliki jalur sendiri.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III, Arfan, menyampaikankekhawatiran terhadap dampak jangka panjang yang akandirasakan masyarakat jika situasi ini terus dibiarkan.
“Aktivitas hauling ini berisiko mempercepat kerusakan jalan dan mengganggu kenyamanan warga. Ini harus segera dicarikansolusi permanen,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab industri terhadap lingkungansosial, Komisi III DPRD Kaltim mendorong PT KPC agar tidakhanya fokus pada produktivitas, tetapi juga berkontribusipada keselamatan dan kenyamanan warga.
“Kami menyarankan agar PT KPC membangun flyover atauunderpass untuk memisahkan jalur hauling dengan jalan umum. Ini solusi jangka panjang yang adil bagi semua pihak,” tegasArfan.
Komisi III menegaskan bahwa keberadaan perusahaan tambangharus beriringan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bukan justru membebani masyarakat dan infrastruktur publik.
Sebagai mitra rakyat dan pengawas kebijakan, Komisi III DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawalpermasalahan ini hingga tuntas. Reza Fachlevi memastikanpihaknya akan memanggil manajemen PT KPC untuk memintapenjelasan serta komitmen nyata dalam merespons keluhanmasyarakat.
“Kita tidak anti terhadap investasi. Tapi jangan sampaipembangunan merugikan rakyat. Keselamatan dan hakmasyarakat tetap nomor satu,” pungkas Reza.
Kehadiran industri harus memberi manfaat, bukanancaman. Langkah cepat DPRD Kaltim ini menjadi bukti nyatabahwa keberpihakan terhadap warga bukan sekadar retorika, tetapi aksi langsung di lapangan. Komisi III akan terusmemastikan agar pembangunan infrastruktur dan aktivitasindustri di Kalimantan Timur berjalan seimbang—berdaya guna, berkelanjutan, dan tetap manusiawi.
(Adv/DPRD Kalimantan Timur)
