KITAMUDAMEDIA, Bontang – Penutupan Universitas Trunajaya (Unijaya) Bontang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 11 Juni 2025 menjadi akhir dari krisis panjang yang tak terselesaikan sejak 2021. Surat keputusan bernomor 442/B/O/2025 itu mencabut izin operasional kampus serta tiga program studi utamanya: Ilmu Hukum, Manajemen, dan Teknik Mesin.
Sejak awal, masalah yang menimpa kampus yang dikenal dengan sebutan “Kampus Hijau” ini tak sederhana. Konflik internal dalam Yayasan Pendidikan Miliana Bontang, kekacauan administrasi, mogok dosen akibat gaji tak dibayar, hingga dugaan kekerasan oleh salah satu dekan menjadi potret buram pengelolaan pendidikan tinggi yang gagal total.
September 2021: Gejolak Dimulai
Permasalahan internal mulai mencuat ke publik saat mahasiswa, melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), memprotes berbagai pelanggaran hak akademik. Mahasiswa semester tiga mengeluhkan belum menerima jaket almamater yang telah dibayar. Mahasiswa tingkat akhir bahkan belum memperoleh transkrip nilai (KHS), yang menjadi syarat kelulusan.
Di bulan yang sama, protes mahasiswa berujung pada insiden kekerasan. Seorang dekan berinisial He diduga melakukan kekerasan fisik kepada mahasiswa saat aksi damai berlangsung. Ia terekam membawa tongkat, melontarkan kata-kata kasar, dan mencoba merusak ponsel mahasiswa. Empat mahasiswa, termasuk ketua BEM, menjalani visum untuk dokumentasi cedera.
2022–2024: Tunggakan Gaji dan Mogok Dosen
Situasi kampus memburuk. Dosen mulai menghentikan kegiatan mengajar karena gaji tak kunjung dibayar. Laporan menyebutkan tunggakan gaji mencapai Rp1,5 miliar. Ketidakmampuan kampus membayar tenaga pendidik menyebabkan kalender akademik terganggu dan menciptakan ketidakpastian bagi mahasiswa.
Tim Pencari Hak Dosen (TPHD) kemudian menempuh jalur hukum. Mereka mendesak audit keuangan kampus melalui pengadilan, sebagai bentuk pertanggungjawaban yayasan.
Oktober 2024: Trunajaya dalam Status Pembinaan
Menanggapi krisis yang berlarut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI menetapkan Unijaya dalam status “pembinaan”. Namun Kepala LLDIKTI Wilayah XI, Muhammad Akbar, kala itu belum merinci secara eksplisit pelanggaran yang ditemukan.
Ia hanya menegaskan perlunya perbaikan tata kelola secara menyeluruh, termasuk sistem akademik, informasi, dan manajemen keuangan.
April 2025: Investigasi Ungkap Pelanggaran Berat
Investigasi lebih lanjut oleh LLDIKTI mengungkap masalah yang lebih konkret. Ditemukan bahwa banyak dokumen akademik mahasiswa tidak lengkap, seperti KHS, KRS, dan daftar hadir. Dosen masih melakukan mogok karena gaji belum dibayar, dan kampus dinilai gagal menjalankan fungsi dasar akademik.
Selain itu, konflik internal di Yayasan Pendidikan Miliana Bontang semakin tajam. Kematian ketua yayasan memperparah kelumpuhan manajemen, membuat pengambilan keputusan penting tidak berjalan.
LLDIKTI memberi peringatan tegas: jika dalam tiga bulan tak ada perbaikan, maka sanksi terberat, yakni pencabutan izin, akan diberlakukan.
11 Juni 2025: Izin Dicabut, Kampus Resmi Ditutup
Melalui Keputusan Menteri Nomor 442/B/O/2025, Universitas Trunajaya dinyatakan resmi dicabut izinnya. Yayasan pengelola diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik, serta mengalihkan mahasiswa ke perguruan tinggi lain.
“Mengalihkan mahasiswa ke perguruan tinggi lain
yang memiliki program studi dalam rumpun ilmu
pengetahuan dan teknologi yang sama dan melaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI,” tegas Akbar dalam suratnya.
Kepala LLDIKTI Wilayah XI, Muhammad Akbar, juga telah menyurati yayasan untuk segera melakukan pendataan mahasiswa dan menyelesaikan proses pengalihan studi.
Bersambung ke Serial Liputan 2
Kampus Ditutup, Mahasiswa Unijaya Bontang Teriak Dirugikan: Hak Tak Diberi, Dana Wisuda Tak Kembali
Kampus Ditutup, Mahasiswa Unijaya Bontang Teriak Dirugikan: Hak Tak Diberi, Dana Wisuda Tak Kembali