KITAMUDAMEDIA, Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) terus memperkuat implementasi Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GENTING) sebagai salah satu strategi pendukung penanganan Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
Program ini bersifat non-APBD dan non-APBN, sehingga mengandalkan dukungan sukarela dari pejabat daerah, perusahaan, dan masyarakat luas.
Kepala DPPKB Kutim, Ahmad Junaedi, menjelaskan bahwa GENTING dirancang sebagai pola intervensi langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga berisiko, terutama terkait sanitasi, air bersih, dan fasilitas rumah tangga sederhana yang mendesak.
“Program GENTING tidak menggunakan dana pemerintah, tetapi menggerakkan solidaritas sosial. Ini ruang bagi pejabat, dunia usaha, dan masyarakat untuk ikut berperan langsung,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Ia mencontohkan, bentuk dukungan orang tua asuh tidak harus berupa pemberian makanan tambahan, tetapi bisa berupa penyediaan jamban, pemasangan sambungan air bersih, atau perbaikan kecil rumah yang berkaitan langsung dengan indikator risiko.
Dengan pola ini, intervensi dapat diberikan cepat tanpa menunggu alokasi anggaran pemerintah.
Sejumlah pejabat daerah disebut telah diminta terlibat langsung sebagai orang tua asuh, termasuk kepala dinas dan pimpinan organisasi perangkat daerah.
Menurut DPPKB, keterlibatan pejabat akan memberi contoh kepada masyarakat sekaligus mendorong partisipasi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR).
“Sebelum kita bicara masyarakat luas, pejabat daerah harus menjadi contoh terlebih dahulu,” tegasnya.
Ahmad juga menjelaskan bahwa perusahaan dapat mengambil peran strategis, misalnya membantu pemasangan sambungan PDAM, membangun jamban sehat, memberikan bantuan bahan bangunan ringan, atau mendukung akses air bersih bagi keluarga berisiko di wilayah operasional mereka.
Pemerintah juga menegaskan bahwa penerima bantuan orang tua asuh tetap harus tercantum dalam data KRS yang valid. Dengan demikian, seluruh bentuk bantuan dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan sesuai prioritas.
Data by name by address menjadi acuan agar tidak ada bantuan yang tumpang tindih atau salah sasaran.
DPPKB akan memperkuat publikasi program ini melalui kanal internal seperti Podcast Bangga Kencana, forum lintas OPD, dan pertemuan dengan perusahaan.
Dengan dukungan informasi yang lebih luas, pemerintah berharap semakin banyak pihak memahami peran mereka dalam menurunkan risiko stunting melalui langkah sederhana namun berdampak nyata.
Program GENTING disebut sebagai salah satu pendekatan paling cepat dalam mengatasi faktor risiko seperti tidak memiliki jamban, tidak memiliki PDAM, atau kondisi rumah yang tidak layak.
“Kalau intervensi hulu ini bisa dipenuhi melalui kolaborasi, maka risiko stunting otomatis turun,” pungkasnya.(ADV)
