KITAMUDAMEDIA, Bontang – Hari Otonomi Daerah ke-30, Pemkot Bontang menyoroti dua tekanan utama, anggaran yang kian terbatas dan kewenangan daerah yang terus menyusut.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan tuntutan pembangunan terus meningkat, sementara dukungan anggaran dari pusat justru menurun.
“Daerah diminta terus meningkatkan pembangunan, tetapi di sisi lain transfer anggaran justru menurun. Ini menjadi tantangan serius bagi kami,” ujarnya usai upacara peringatan, Senin (27/4/2026).
Penurunan dana transfer, lanjutnya, berdampak pada pelaksanaan program, terutama pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Pemerintah daerah harus menyesuaikan rencana kerja dengan kemampuan keuangan.
Di sisi lain, alokasi anggaran wajib tetap harus dipenuhi, seperti minimal 20 persen untuk sektor pendidikan dan pembiayaan program prioritas lainnya.
“Ketika anggaran terbatas, tentu tidak semua program bisa dijalankan secara maksimal,” jelasnya.
Selain fiskal, Neni juga menyoroti berkurangnya kewenangan daerah di sejumlah sektor strategis. Salah satunya pengelolaan wilayah laut yang kini menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
Menurutnya, kondisi tersebut membatasi ruang gerak daerah dalam mengoptimalkan potensi.
“Kalau kewenangan terus berkurang, maka pelaksanaan otonomi daerah menjadi tidak maksimal,” tegasnya.
Pemkot Bontang tetap berupaya meningkatkan investasi dan mengoptimalkan retribusi daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Ia juga menyinggung ketidakpastian besaran dana transfer setiap tahun, termasuk keterbatasan akses informasi terkait potensi sumber daya seperti lifting migas. (Adv)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir