KITAMUDAMEDIA, Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2020 Kota Bontang dalam Rapat Paripurna ke-13 masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (29/10/2019) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bontang.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, dan Wakil Ketua DPRD Bontang Junaidi serta Agus Haris. Hadir juga Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga jajaran Forkopimda.
Neni Moerniaeni menyebut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang disusun berdasarkan asumsi dalam APBN 2020, diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, lifting minyak dan gas bumi. Pada nota keuangan tersebut, APBD Bontang tahun anggaran 2020 diproyeksikan naik dengan asumsi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan indeks harga konsumen tahun 2018.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang tahun 2020 mendatang diproyeksi sebesar Rp 1,5 Triliun lebih. Dalam nota pengantar RAPBD yang disampaikan Wali Kota Bontang ke DPRD, Pemerintah menetapkan target belanja langsung sebesar Rp 943 Miliar lebih, sementara target belanja tidak langsung APBD diproyeksikan mencapai Rp 623 Miliar lebih.
“Sumber pendapatan daerah sebagian besar masih berasal dari dana perimbangan atau dana transfer dari Pemerintah Pusat. Masih tingginya dana transfer dalam struktur pendapatan daerah, menyebabkan APBD Bontang menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi penerimaan negara secara nasional,” terangnya.
Oleh karenanya, Neni menyebut perlu ada kebijakan pemerintah daerah yang strategis untuk terus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang inovatif guna meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan.
Anggaran Belanja untuk tahun 2020 ditambahkan Neni disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas serta memprioritaskan anggaran untuk belanja publik.
“Alokasi anggaran belanja disusun secara terukur dan mengutamakan kegiatan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Belanja daerah tahun 2020 secara umum mengutamakan program dan kegiatan prioritas yaitu peningkatan dan pemantapan infrastruktur daerah, peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan kesehatan, tenaga kerja, hingga peningkatan sektor ekonomi masyarakat.
“Terima kasih kepada semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Yulianti Basri/KA)
