KITAMUDAMEDIA — Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu (3/6), di tengah sorotan publik terhadap lembaga tersebut setelah pergantian jajaran pimpinannya oleh Presiden Prabowo Subianto.
Di lokasi, sejumlah pegawai BGN dilaporkan tidak dapat memasuki gedung selama proses penggeledahan berlangsung. Kepada Tempo, seorang petugas keamanan yang enggan disebutkan namanya mengatakan, empat kendaraan kejaksaan telah berada di lokasi sejak sekitar pukul 02.00 dini hari. Ia juga menyebut sejumlah personel TNI terlihat mengawal jalannya penggeledahan.
Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Jeffry membenarkan adanya penggeledahan tersebut.
“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” kata Jeffry kepada Kompas.com, Rabu (3/6).
Ia belum menjelaskan perkara yang melatarbelakangi penggeledahan maupun barang bukti yang sedang dicari penyidik.
Sebelumnya pada Mei lalu, lembaga antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Kepala BGN Dadan Hindayana dan sebuah perusahaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal. Menurut ICW, potensi kerugian negara akibat dugaan korupsi itu mencapai Rp49,5 miliar.
Belum diketahui apakah penggeledahan oleh Kejaksaan Agung kali ini terkait kasus tersebut. Jeffry mengatakan, pihaknya berencana menggelar konferensi pers pada sore hari untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
KEPALA BGN DICOPOT
Penggeledahan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo merombak susunan pimpinan BGN pada Selasa (2/6) malam. Kepala BGN Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Nanik S Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala badan ini. Dua wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Letjen (Purn) Lodewyk Pusung, juga diganti dalam perombakan tersebut.
Posisi Wakil Kepala BGN akan diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono. Trenggono saat ini menjabat Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, sedangkan Agustina Arumsari menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pemerintah menyatakan, pergantian pimpinan BGN dilakukan setelah evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut selama sekitar satu setengah tahun terakhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan, terdapat sejumlah catatan yang menjadi pertimbangan Presiden, termasuk pelaksanaan prosedur operasional, tata kelola organisasi, dan pengawasan mutu makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN.
Menurut Prasetyo, kepemimpinan baru diharapkan dapat mempercepat perbaikan internal, memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta memastikan program-program BGN berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan, seluruh layanan BGN harus tetap berjalan selama proses transisi kepemimpinan berlangsung dan tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Pergantian pimpinan BGN sebelumnya memicu spekulasi mengenai keberlangsungan Program MBG, salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.
Namun, pemerintah menegaskan perubahan kepemimpinan tidak akan memengaruhi pelaksanaan program tersebut.
“Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana pada Selasa malam.
Pemerintah berharap restrukturisasi di tubuh BGN dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan kualitas pelaksanaan program yang menjadi salah satu andalan Presiden Prabowo dalam bidang gizi dan pembangunan sumber daya manusia.
Hingga berita ini ditulis, Kejaksaan Agung belum mengungkap kaitan antara penggeledahan di kantor BGN dan pergantian pimpinan lembaga tersebut. Hasil penggeledahan maupun status hukum perkara yang sedang ditangani juga belum diumumkan kepada publik.
Sumber: cna.id| Editor: Redaksi