KITAMUDAMEDIA, Bontang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh berhenti sebagai capaian administratif. Pengelolaan keuangan daerah dinilai harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Bonie Sukardi, dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Bonie, raihan WTP memang layak diapresiasi. Namun, keberhasilan pengelolaan anggaran harus tercermin dalam program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Opini WTP tidak hanya dipandang sebagai capaian administrasi dan kepatuhan semata, tetapi juga harus diwujudkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menyatakan Pemkot Bontang sependapat bahwa pengelolaan APBD harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menyebut sejumlah indikator pembangunan sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 3,21 persen, angka kemiskinan turun menjadi 3,21 persen, tingkat ketimpangan pendapatan menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 83,04.
“Pemerintah Kota Bontang sepakat bahwa pengelolaan keuangan daerah harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Karena itu kami terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” kata Agus Haris.
Dalam kesempatan itu, Agus Haris juga menanggapi sorotan PKB terkait belum tercapainya target beberapa jenis pajak daerah. Menurutnya, realisasi pajak daerah secara keseluruhan telah mencapai 95,19 persen dari target yang ditetapkan.
Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Pemkot Bontang akan memperbarui data potensi pajak, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat pembinaan dan penagihan kepada wajib pajak.
Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui pengembangan jaringan gas rumah tangga yang tahun ini mendapat tambahan 11.553 sambungan dari pemerintah pusat. (Adv)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir
