KITAMUDAMEDIA, Kaltim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur bersama PemerintahProvinsi Kaltim resmi menyetujui rancangan awal RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna ke-12 yang digelar Rabu (16/4/2025) di Gedung B DPRD Kaltim.
Rancangan awal ini akan menjadi pijakan utama dalam arahpembangunan lima tahun ke depan, yang dirancang selarasdengan visi besar “Kaltim Sejahtera 2045” dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, unsurForkopimda, kepala perangkat daerah, serta jajaran anggotadewan. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari rapatpimpinan sebelumnya dan akan diformalkan menjadi PeraturanDaerah paling lambat enam bulan sejak pelantikan kepaladaerah.
Dalam sambutannya, Hasanuddin Mas’ud menekankan bahwaRPJMD bukan sekadar dokumen formal, melainkan peta jalanpembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyusunanRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai 2026 hingga2030.
“RPJMD ini bukan hanya dokumen administratif, tapimerupakan panduan strategis dalam mewujudkan cita-cita besarKalimantan Timur ke depan,” tegas Hasanuddin.
Ia juga menjelaskan bahwa seluruh fraksi dan alat kelengkapandewan telah diminta memberikan masukan terhadap dokumentersebut, yang merupakan turunan langsung dari visi, misi, sertaprogram kepala daerah terpilih.
“Dokumen ini sangat penting, karena akan menjadi tolok ukurkeberhasilan pembangunan sekaligus menjadi bagian dari sistemperencanaan nasional,” lanjutnya.
Rapat paripurna ini menandai komitmen bersama untukmemastikan pembangunan di Kaltim berjalan secara terukur, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tanpaarah yang jelas melalui RPJMD, pembangunan berisikokehilangan fokus dan tidak berdampak nyata.
Tahap selanjutnya adalah penyusunan dokumen final RPJMD yang akan disahkan melalui peraturan daerah. Harapannya, implementasi dari visi besar ini dapat segera diwujudkan dalambentuk kebijakan, penganggaran, serta langkah konkret di lapangan.
(Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
