KITAMUDAMEDIA, KALTIM — Penajam Paser Utara (PPU) kini tengah bersinar sebagai kawasan strategis yang menjadi bagian penting dari proyek nasional Ibu Kota Nusantara (IKN). Seiring percepatan pembangunan infrastruktur, daerah ini menunjukkan geliat baru dalam berbagai sektor, khususnya konektivitas antarwilayah.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Muin, memberikan apresiasi atas kemajuan pembangunan infrastruktur yang telah berlangsung di wilayah PPU. Menurutnya, perbaikan signifikan telah terjadi, terutama di jalur penghubung strategis yang menjadi nadi pergerakan masyarakat dan barang.
“Saat ini kita bisa melihat langsung hasilnya. Jalan penghubung dari Sepaku ke Petung, serta akses menuju wilayah perbatasan, telah mengalami peningkatan kualitas yang luar biasa,” ungkap Baharuddin.
Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa turut menjadi perhatian. Peningkatan jalan menuju kawasan pedesaan dinilai akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama dalam mempermudah distribusi hasil pertanian, perikanan, dan sektor usaha mikro lokal.
“Infrastruktur yang baik membuka peluang ekonomi baru. Keterhubungan antarwilayah semakin kuat, dan itu berarti masyarakat punya akses lebih besar untuk berkembang,” jelasnya.
Namun demikian, Baharuddin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya diukur dari sisi fisik semata. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, menurutnya, harus menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Kami di DPRD Kaltim mendorong agar pembangunan ini juga menyentuh aspek kesejahteraan. SDM lokal harus diberdayakan, kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Lebih jauh, Baharuddin juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Ia menyambut baik segala bentuk partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan secara merata.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi ikut terlibat langsung dalam proses pembangunan. Ketika masyarakat dilibatkan, maka dampaknya akan lebih luas dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui pengawasan yang konsisten dan dukungan penuh terhadap pembangunan inklusif, DPRD Kaltim berkomitmen menjadikan PPU bukan hanya pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai simbol kemajuan dan kesejahteraan bersama. (ADV/DPRD KALTIM)
Editor : Redaksi
