KITAMUDAMEDIA, Kaltim – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi momentum strategis bagi daerah penyangga, terutama Kota Balikpapan. Sebagai pintu gerbang utama menuju IKN, kota ini dituntut untuk siap secara menyeluruh, khususnya di sektor infrastruktur.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa kesiapan tersebut tidak bisa diwujudkan tanpa sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pusat, baik dalam perencanaan maupun pendanaan.
“Balikpapan harus lebih siap sebagai pintu gerbang IKN. Tapi untuk mewujudkan itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan anggaran dari pusat, terutama untuk infrastruktur yang mendukung konektivitas,” ujarnya.
Menurut Sabaruddin, Balikpapan bersama Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara akan berperan sebagai wilayah penyangga utama, layaknya kawasan Jabodetabek yang menopang Jakarta. Peran strategis ini menuntut peningkatan kapasitas jalan, fasilitas umum, dan layanan transportasi.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kemacetan yang semakin parah seiring pertumbuhan penduduk. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah konkret berupa pelebaran jalan dan pembangunan jalur alternatif.
“Kemacetan tidak bisa hanya diatasi dengan rekayasa lalu lintas. Pelebaran jalan dan jalur alternatif harus segera direalisasikan,” tegasnya.
Pembangunan jalan tol Balikpapan–IKN menjadi salah satu prioritas utama, namun juga menimbulkan tantangan baru bagi jalan-jalan lokal. Sabaruddin menilai pemerintah pusat perlu memastikan pembangunan jalan tol berjalan seiring dengan peningkatan infrastruktur kota.
Ia juga menekankan perlunya alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat, mengingat keterbatasan APBD Balikpapan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Dukungan nyata dari pusat sangat dibutuhkan,” katanya.
Di tengah masa transisi menuju pengoperasian penuh IKN, kabupaten/kota penyangga memiliki peran penting dalam menjamin konektivitas dan kelancaran mobilitas menuju pusat pemerintahan baru.
“Balikpapan adalah gerbang utama menuju IKN. Kita harus memastikan semua aspek siap mulai dari jalan, transportasi, hingga fasilitas publik melalui kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan pusat,” pungkas Sabaruddin. (Adv/DPRDKaltim)
Editor : Redaksi
