KITAMUDAMEDIA – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, menyampaikankeprihatinannya atas dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Salah satu sektor yang terdampak cukup signifikan adalah industri perhotelan, yang menurutnya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomiandaerah.
“Kebijakan pemangkasan anggaran, terutama yang berkaitandengan perjalanan dinas dan ATK, secara langsung memukulpelaku usaha hotel dan turunannya,” ujar Nurhadi.
Ia mengungkapkan, sekitar 70 persen aktivitas perhotelanbergantung pada kegiatan pemerintahan, seperti rapat, bimtek, dan kunjungan kerja. Ketika agenda-agenda tersebutdikurangi secara drastis, tingkat hunian hotel pun ikut menurun, dan ini berdampak langsung pada pendapatan usaha serta pajakdaerah.
“Ini bukan hanya soal hotel, tapi juga menyangkut pekerja, katering, laundry, transportasi lokal. Ekosistem ekonominyaterganggu,” tambahnya.
Nurhadi bahkan mencontohkan daerah seperti Provinsi Jambi, yang mengandalkan sektor perhotelan dan kegiatanpemerintahan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia khawatir jika pola efisiensi ini tidak ditinjau ulang, daerah-daerah dengan struktur pendapatan lemah akan semakinterpuruk.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu melihat ulang kebijakanefisiensi dengan mempertimbangkan kondisi riil di daerah. Iatidak menolak efisiensi secara prinsip, namun mengingatkanagar jalan tengah dicari, terutama untuk sektor yang menopangbanyak lapangan kerja.
“Kalau tetap dilakukan tanpa evaluasi, ini akan menggerusekonomi daerah. Harus ada solusi yang bijak,” tegas Nurhadi.
DPRD Kaltim, khususnya Komisi II, akan terus mengawal isuini dan mendorong adanya dialog antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan efisiensi tetap berjalan tanpamenimbulkan kerusakan ekonomi turunan yang berkepanjangan. (*Adv)
Editor: Redaksi
