KITAMUDAMEDIA, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menegaskan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka tetap dilanjutkan secara penuh di semua jenjang sekolah, meskipun di tingkat nasional tengah digulirkan wacana penghapusan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
Kepastian ini disampaikan oleh Plt. Kepala Bidang SMP Disdikbud Kukar, Emy Rosana Saleh, sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat dan pendidik soal arah kebijakan pendidikan terbaru dari pemerintah pusat.
“Kurikulum Merdeka tetap kita jalankan. P5 memang sedang dievaluasi di pusat, tapi ini bukan berarti kurikulumnya dihapus. Justru ini adalah bentuk penyempurnaan pendekatan untuk penguatan karakter pelajar,” ungkap Emy.
Emy menjelaskan bahwa yang sedang terjadi saat ini adalah penyesuaian strategi implementasi, bukan pembatalan kurikulum. Ia menyebut bahwa P5 kemungkinan akan digantikan dengan program lain yang lebih terintegrasi dan menyeluruh dalam membentuk profil pelajar ideal sesuai kebutuhan daerah.
“Perubahan yang dibahas itu lebih pada pendekatan. Kita akan tetap mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan, hanya formatnya bisa lebih disesuaikan dengan kondisi lokal,” ujarnya.
Dalam konteks Kurikulum Merdeka, Emy menyebut saat ini pendekatan yang dikedepankan adalah deep learning — pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman mendalam, penguatan daya pikir kritis, dan kemampuan menyelesaikan masalah kompleks.
Selain menanggapi isu kurikulum, Disdikbud Kukar juga memastikan bahwa sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap mengacu pada empat jalur resmi, yakni:
Prestasi
Afirmasi (khusus bagi masyarakat tidak mampu atau berkebutuhan khusus)
Mutasi orang tua/wali
Zonasi (domisili)
Menurut Emy, jalur zonasi tetap mengacu pada jarak domisili ke sekolah, dengan bukti alamat sah sesuai Kartu Keluarga (KK) yang tercatat dalam sistem kependudukan dan ditetapkan melalui SK Bupati.
“Jalur zonasi bukan berarti otomatis diterima. Kalau kuota penuh di zona tersebut, siswa bisa tidak tertampung. Maka perlu bijak memilih sekolah,” tambahnya.
Emy juga menekankan bahwa nilai prestasi hanya berlaku di jalur prestasi, dan tidak bisa dialihkan ke jalur domisili jika siswa gagal di tahap awal.
“Masing-masing jalur punya sistem penilaian sendiri dan tidak bisa disilangkan. Ini untuk menjaga keadilan dan transparansi seleksi,” tegasnya.
Dalam mendukung kesuksesan implementasi Kurikulum Merdeka, Emy menilai bahwa kompetensi dan kreativitas guru menjadi pilar utama. Ia menyambut baik program “Satu Hari Guru Belajar” yang digagas Kemendikbud sebagai langkah nyata untuk membentuk komunitas belajar di kalangan pendidik.
“Guru adalah ujung tombak. Mereka harus terus membaca, belajar, berdiskusi, dan menghadirkan inovasi di kelas. Kalau gurunya stagnan, siswanya pun tidak akan berkembang,” katanya.
Program tersebut mendorong para guru di Kukar untuk menyisihkan waktu dalam seminggu khusus untuk pengembangan diri, mulai dari pelatihan daring, forum diskusi, hingga kolaborasi antar sekolah.
Pemkab Kukar menegaskan akan terus mendampingi proses transformasi pendidikan ini melalui dukungan anggaran, pelatihan guru, serta pemantauan berkelanjutan. Upaya ini selaras dengan visi Kukar untuk mencetak generasi unggul yang tangguh, cerdas, dan berkarakter kuat dalam menyongsong era digital dan globalisasi.
Dengan semangat beradaptasi dan bergerak maju, Kukar terus mengawal pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah, bukan hanya mencetak lulusan, tapi membentuk manusia seutuhnya.(Adv)
Editor: Redaksi
