KITAMUDAMEDIA, Bontang – Program Pro RT Rp200 juta per RT dipastikan tidak berlanjut pada tahun anggaran mendatang. Kebijakan ini diambil menyusul keterbatasan fiskal Pemkot Bontang.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebut proyeksi APBD tahun depan hanya sekitar Rp1,5 triliun. Kondisi tersebut membuat sejumlah program harus dievaluasi, termasuk Pro RT yang menjadi salah satu janji politiknya bersama Agus Haris.
“Setelah saya hitung, program Pro RT tidak mungkin lagi dilanjutkan,” ujar Neni kepada awak media, Selasa (7/4/2026).
Sebagai pengganti, pemerintah tetap mengalokasikan mandatory spending sebesar 5 persen dari APBD untuk masing-masing kelurahan. Dengan asumsi APBD Rp1,5 triliun, total dana kelurahan diperkirakan mencapai Rp75 miliar. Anggaran tersebut juga mencakup operasional dan insentif perangkat RT.
“Lima persen dana kelurahan akan dipakai untuk gaji RT, sekretaris, bendahara RT Rp4 juta kali 499 RT kali 12 bulan itu kurang lebih hampir Rp24 miliar. Belum lagi kader Rp1 juta,” jelasnya.
Meski dihentikan pada tahun berikutnya, pada 2026 Pemkot masih mengalokasikan sekitar Rp20 miliar untuk program Pro RT. Namun, hasil evaluasi menunjukkan banyak usulan dari RT yang dinilai seragam dan berulang.
Karena itu, pemerintah memilih mengalihkan anggaran ke kebutuhan yang dianggap lebih mendesak, terutama pembangunan infrastruktur dasar.
“Itu mubazir, lebih baik perbaiki infrastruktur,” tegasnya.(adv)
Reporter: Yulia C. | Editor: Icha Nawir
